Tiga Fraksi di DPR Tak Setuju Dewan Pengawas KPK Dipilih Langsung oleh Presiden

Dalam rapat paripurna Selasa (17/9/2019), seluruh fraksi menyatakan seuju revisi UU KPK disahkan sebagai UU

Tiga Fraksi di DPR Tak Setuju Dewan Pengawas KPK Dipilih Langsung oleh Presiden
Tribunnews.com/Wahyu Aji
Ilustrasi Gedung DPR 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) telah disahkan menjadi UU oleh DPR, Selasa (17/9/2019) kemarin.

Proses revisi UU KPK hingga kemudian disahkan menjadi UU berlangsung dalam waktu cepat yakni 12 hari.

Tak hanya itu, proses pengesahan UU KPK hanya dihadiri oleh 102 orang.

Terpisah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberi penjelasan soal pemilihan Dewas Pengawas KPK.

Berikut rangkumannya:

1. Pengesahan Hanya Dihadiri 102 Orang

Pengesahan revisi UU KPK menjadi UU hanya dihadiri oleh 102 orang dari total 560 orang anggota DPR.

Meski demikian, sebanyak 289 orang anggota DPR yang menandatangani absensi kehadiran di rapat paripurna.

Namun, ini bukan jadi soal bagi DPR.

Pengesahan revisi UU KPK tetap berlanjut.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved