Tolak Kenaikan Iuran, Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok Gelar Aksi Demo di Kantor BPJS

Aksi tersebut, sebagai bentuk penolakan rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS yang dianggap memperjualbelikan jaminan kesehatan rakyat.

Tolak Kenaikan Iuran, Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok Gelar Aksi Demo di Kantor BPJS
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Roy Pangharapan ketika memimpin aksi demo penolakan kenaikan iuran di depan Kantor BPJS Kota Depok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, pagi ini menggelar aksi demo di depan kantor BPJS Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas.

Aksi tersebut, sebagai bentuk penolakan rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS yang dianggap memperjualbelikan jaminan kesehatan rakyat.

"Keputusan Pemerintah menaikan iuran BPJS tidak masuk akal, sebelum naik saja masyarakat tidak sanggup bayar, apalagi dinaikan. Pemerintah kok jadi memeras rakyat," ujar Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok, Kamis (19/9/2019).

Roy menegaskan, menaikan iuran BPJS sangat memberatkan warga miskin. Sementara kesehatan adalah hak rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Rakyat Indonesia memiliki hak untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, Pemerintah menaikan iuran 100 persen itu sama saja melanggar Undang-Undang HAM," tambahnya.

Roy menegaskan, seharusnya Pemerintah menghentikan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan BPJS yang telah mengkomersilkan jaminan kesehatan rakyat.

"Seharusnya sesuai dengan niat Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memastikan kesehatan rakyat secara cuma-cuma, agar mendapatkan kepastian untuk hidup sehat," bebernya.

Bapak Diejek, Pelajar SMP Ini Duel Melawan Teman Sebangkunya, Korban Meninggal Dunia

Daftar Dosa Ezechiel Saat Persib Bandung vs Semen Padang: Teriakan Eze Out Menggema

Persib Vs Semen Padang 1-1: Kutukan Berlanjut, Robert Kritik Eze dan Luapan Emosi Kevin

Terakhir, Roy mengatakan bahwa tidak masuk akal apabila Presiden Jokowi menginginkan peningkatan kualitas SDM, apabila rakyat diwajibkan bayar iuran BPJS Kesehatan dengan ancaman sanksi dan pidana.

“Itu namanya merampas dan menjual hak rakyat untuk hidup. Sehingga rakyat harus bayar setiap bulan untuk mendapatkan jaminan kesehatan agar bisa selamat dari penyakit,” pungkasnya.

Penulis: Dwi putra kesuma
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved