Kumpulkan Donasi Aksi Mahasiswa di DPR, Ananda Badudu Sebut Jokowi Tersandera Kepentingan Politik

"Yang lebih buruk dari itu adalah sikap Presiden Jokowi bahwa dia adalah bagian dari masalah, bukan sebagai orang yang menyelesaikan masalah seperti apa yang ia janjikan saat kampanye," kata Ananda Badudu.

Ananda Badudu menilai saat ini Jokowi tersandera dari kepentingan politik sehingga banyak keputusannya yang bertolak belakang dengan janji terdahulu.

• Penuh Kenangan, Foto Lawas Pernikahan Imam Nahrawi dan Shobibah Rohmah Akhirnya Terungkap

"Sekarang semua keputusan-keputusannya, kan, bertolak belakang dengan janji-janjinya dia (Jokowi). Ini menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden, sudah enggak bisa lagi nih melihat dia tersandera dari kepentingan politik," papar Ananda Badudu.

Menurut Ananda Badudu, sangat mungkin aksi para mahasiswa di beberapa daerah berlanjut bila respons pemerintah dianggap mengecewakan.

"Kita kan belum tahu lagi ya, kayak gimana respons pemerintah, itu kita lihat dulu, kalau masih tetap berjalan (permasalahan), kita rasa aksi itu enggak akan cukup dua hari," imbuh Ananda Badudu.

Mahasiswa Bantah Hendak Gagalkan Pelantikan Jokowi sebagai Presiden

Kelompok mahasiswa kembali menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Adapun tujuan mereka berunjuk rasa adalah menentang revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan dan juga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Departemen Internal Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Wisnu Bayu Aji menegaskan mahasiswa yang datang dalam aksi ini tidak memiliki kepentingan politik, misalnya menggagagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

"Kami dari Aliansi Mahasiswa Jawa Barat datang mengawal aksi bahwa aksi yang kami galangi ini aksi murni. Ini aksi yang memang riil (tak ada kepentingan politik)," ujar Bayu saat ditemui di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Selasa.

Bayu mengatakan memilih sendiri mahasiswa yang ikut ke dalam aksi hari ini.

Ia memastikan, tak ada penyusup yang hadir dalam aksi ini.

"Setidaknya kita mengoordinir, kita sudah lima hari memastikan siapa saja yang berangkat. Dari beberapa kampus banyak yang mau ikut tapi kami filter lagi untuk datang ke sini," katanya.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra.

"Tidak ada tujuan kami melengserkan rezim maupun membatalkan pelantikan presiden wakil presiden," ucapnya.

Ia menilai adanya pengesahan UU KPK dan upaya mengubah RKUHP oleh DPR RI adalah bentuk upaya pelemahan hukum.