Demo Ribuan Buruh, Arus Lalin dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Slipi Ditutup

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, menuju Slipi ditutup sementara lantaran ada demo buruh, di sekitaran Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, pada pukul 11.15 WIB, Rabu (2/10/2019).

Sederet road barrier atau pembatas jalan berada di tengah-tengah jalan tersebut.

Massa buruh berbondong-bondong datang ke sekitaran Gedung DPR MPR RI menggunakan bus besar, mobil, dan motor.

Kendaraan mereka terparkir di area parkir gelora bung karno (GBK).

Aparat keamanan juga terpantau tengah berjaga-jaga di lokasi.

Mereka pun sambil mengurai arus lalu lintas (lalin) pada lokasi setempat.

Alhasil, kendaraan roda dua dan empat harus memutar balik di putaran jalan kawasan Gerbang Pemuda, dekat pintu 10 area (GBK).

Hingga berita ini dihimpun, arus lalin dari Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, menuju Slipi ditutup sementara.

Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup

 Jalan depan Gedung DPR MPR RI di Gatot Subroto, Jakarta, pada Rabu (2/10/2019) pagi, masih steril atau ditutup buat kendaraan bermotor.

Dilansir dari Kompas.com, penutupan jalan dimulai dari persimpangan dua Jalan Gatot Subroto (Gatsu) menuju Jalan Pemuda, Senayan.

Pembatasan jalan menggunakan blok-blok semen yang disusun memanjang hingga menutup akses masuk pejalan kaki serta pengendara Sepeda.

Dua pembatas lain diletakkan di depan Pulau Dua.

Tak hanya balok semen yang diletakkan sebagai pembatas, ada juga kawat berduri di atasnya guna menahan pejalan kaki melompat mendekati jalan depan gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto.

Akses jalan pada hari ini masih ditutup karena massa dari serikat buruh akan berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR.

Rencananya, menurut anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dadan, saat ditemui di simpang Jalan Gatsu-Jalan Pemuda, massa baru akan turun sekitar pukul 09.00 WIB.

Sekitar pukul 07.00 WIB, baru ada sekitar lima anggota KSPI yang datang ke lokasi dan satu mobil komando terparkir di bawah kolong jembatan dekat simpang Jalan Gatsu-Pemuda.

Sementara itu, dari simpang jalan tersebut hingga Pulau Dua, belum ada barisan anggota kepolisian yang terlihat berjaga.

Namun, ada dua orang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta satu polisi dengan kendaraan bermotor sempat menghampiri dan mengobrol dengan anggota KSPI di dekat simpang Jalan Gatsu- Jalan Pemuda. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jalan Gatot Subroto Menuju Depan Gedung DPR Masih Ditutup"

Puluhan ribu buruh demo Gedung DPR RI

Sekitar 30.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Mereka akan menyuarakan sejumlah isu buruh kepada wakil rakyat.

"Massa kita yang datang diperkirakan 20.000 orang sampai 30.000 orang dari beberapa daerah," kata Penanggung jawab aksi dari KSPI, Eddy Kuncoro saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/10/2019) malam seperti dikutip dari Kompas.com.

• Selamat Hari Batik Nasional! Diakui UNESCO, Sempat Diklaim Malaysia & Sederet Fakta Sejarahnya

Eddy mengatakan, melihat banyaknya aksi selama sepekan terakhir membuat Kepolisian kemungkinan menghentikan pergerakan massa buruh di luar Jakarta.

"Jadi jumlahnya kalau nggak di blok sana-sini dengan polisi sekitar segitu. Cuma saat ini saja kan seperti Tangerang aja massa kita sudah tidak boleh berangkat. Tapi semoga bisa kita negosiasi," tuturnya.

Nantinya massa buruh yang datang dari berbagai daerah akan berkumpul di Parkir Timur Senayan.

Massa buruh dari 10 provinsi baru mulai bergerak ke Gedung DPR MPR sekitar pukul 10.00 WIB, setelah semua berkumpul.

"Maka itu kita bingung juga karena untuk menuju ke DPR kabarnya sudah ditutup. Paling kita kumpul di parkir timur, nanti akan long march mendekati DPR sekitar jam 10. Sambil menunggu massa yang lain," katanya.

Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan," ujar Iqbal.

Demo siswa rusuh

Dalam beberapa hari ini, aksi unjuk rasa siswa di gedung DPR berakhir rusuh.

Terbaru, pihak kepolisian menangkap ratusan orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan pasca demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (1/10/2019) malam.

Penangkapan dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajaran polres yang berada di wilayah hukumnyam

"519 orang diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya dan Polres jajaran," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2019).

Direktorat Reserse Kriminal Umum menjadi direktorat yang paling banyak melakukan penangkapan. Total ada 163 orang yang diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

• Puan Maharani Cetak Sejarah Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama

Sementara Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap 70 orang dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya 82 orang.

Sementara untuk level polres, Polres Metro Jakarta Barat yang paling banyak melakukan penangkapan.

"Polres Jakarta Utara sekitar 36 orang, Polres Metro Jakarta Pusat 11 orang, sedangkan Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 157 orang," kata Argo.

Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR berujung ricuh di sejumlah titik. Kericuhan baru mereda pada tengah malam.

KSPI aksi di 10 provinsi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dilansir dari Kompas.com, aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi buruh. 

"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).

"Untuk itu, besok (2 Oktober 2019) kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," ucap dia lagi. 

Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan," ujar Iqbal.

Sehari sebelumnya, Senin (30/9/2019), Presiden Joko Widodo bertemu Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Bogor Setelah pertemuan itu, Andi Gani mengatakan, salah satu masukan yang disampaikan ke Jokowi yakni soal revisi UU Ketenagakerjaan sekaligus Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Ia ingin revisi itu berpihak pada kepentingan buruh.

Selain itu, ia memberi masukan soal kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Said Iqbal mengatakan, prinsipnya, apa yang dilakukan gerakan serikat buruh di Indonesia saat ini hanyalah menuntut kesejahteraan yang lebih baik.

Namun, ia memastikan para buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan konstitusional.

"Karena kita ingin pelantikan presiden 20 Oktober 2019 kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa menjalankan semua amanat rakyat," kata dia. (KOMPAS.com/Christoforus Ristianto)