Kabar Senayan

Gerindra Pede Jika Pemilihan Ketua MPR Dilaksanakan dengan Mekanisme Voting

Pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto mengenai konstelasi pemilihan Ketua MPR

Gerindra Pede Jika Pemilihan Ketua MPR Dilaksanakan dengan Mekanisme Voting
TRIBUNJAKARTA.COM/SATRIO SARWO TRENGGINAS
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangan pers. 

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menegaskan penentuan pimpinan MPR-RI mutlak melalui proses musyawarah, tidak dilakukan melalui proses voting.

"Penentuan pimpinan MPR-RI yang direncanakan malam ini, harus dan mutlak melalui proses musyawarah. Sama sekali tidak boleh dengan voting," ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini kepada Tribunnews.com, Kamis (3/10/2019).

Sebab, dia tegaskan, marwah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat terletak pada makna yang melekat pada institusi ini yaitu musyawarah.

Jika nanti penentuan pimpinan MPR yang terjadi melalui voting, maka telah mereduksi hakekat MPR-RI itu sendiri.

"Selain itu, jika dengan voting, anggota MPR-RI telah gagal melakukan fungsi utamanya yaitu musyawarah," jelasnya.

Sementara itu NasDem yakin Ketua MPR akan Dipilih Melalui Musyawarah bukan Voting

Sekretaris Jenderal NasDem, Johnny G Plate yakin penentuan Calon Ketua MPR akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Gerindra akan menerima apabila mayoritas Fraksi menginginkan musyawarah mufakat.

"Dengan demikian saya meyakini pak Bamsoet akan menjadi ketua MPR RI, mekanisme musyawarah mufakat. Ini sejalan dengan pasal 19 ayat 6 tata tertib MPR," katanya.

Plate mengatakan apabila pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui voting maka akan mencederai undang-undang MD3.
Baca: Anggota DPR Dapat Gaji Fantastis dan Uang Pensiun Seumur Hidup, Iwan Fals Ngiler: Ada Lowongan Gak?

Penambahan kursi pimpinan MPR dari 5 menjadi 10 dalam UU MD3, semangatnya adalah musyawarah mufakat.

"Kali ini kalau dilakukan melalui voting maka sangat mencederai semangat dasar itu dan ini adalah ujian pertama MPR untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

Ketua MPR antara Bamsoet dan Muzani

Pemilihan Ketua MPR kemungkinan tidak dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Dua calon kuat yang akan maju sebagai ketua MPR, yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang sebelumnya menjabat ketua DPR, dan Ahmad Muzani yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MPR, merasa paling berhak menduduki posisi Ketua.
Baca: Di Balik Keputusan Hwang Hee-Chan Melepas Kacamatanya Sebelum Gocek Virgil van Dijk

"Kami mengedepankan mufakat, tapi akan terus berjuang apabila tidak ada titik temu, untuk voting berapapun itu dukungannya," kata Juru Bicara Gerindra di MPR, Andre Rosiade, Kamis, (3/10/2019).

Partai Golkar merasa paling berhak karena merupakan partai kedua peraih suara terbanyak di Parlemen di bawah PDIP.

Sementara itu Partai Gerindra menganggap bahwa Ketua MPR sebaiknya tidak berasal dari partai koalisi pemerintah.
Hal itu telah ditunjukan oleh kepemimpinan MPR sebelumnya yakni Taufiq Kiemas dan Zulkifli Hasan.

"Masa the winners takes all, kan Presidennya dapat, Ketua DPR dari koalisi pemerintah, sehingga MPR sebaiknya diberikan kepada partai penyeimbang," katanya.

Bila narasi tersebut tidak berubah maka Ketua MPR akan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara.

Bamsoet telah mengumumpulkan pimpinan Fraksi untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Hotel Fairmont, pada Rabu kemarin.

Beberapa fraksi telah menyatakan dukungan secara terbuka yakni PPP, NasDem, PDIP, dan tentunya Golkar sendiri.

Sementara itu belum ada yang menyatakan dukungan secara terbuka kepada partai Gerindra.
Di lain pihak Partai Demokrat, PAN, dan PKB menginginkan pemilihan dilakukan secara musyawarah tanpa voting.

Berdasarkan hitung-hitungan kursi di Parlemen, maka Bamsoet mendapatkan 291 suara dari partai yang sudah menyatakan dukungan secara terbuka.

Muzani hanya mendapatkan 78 suara, sementara sisanya 206 suara plus 136 suara DPD masih ditengah-tengah.

Andre mengaku tidak khawatir bila Bamsoet sudah mendapatkan banyak dukungan. Menurutnya Gerindra akan meminta voting pemilihan Ketua MPR dilakukan secara tertutup.

"Kalau tertutup kan cair, kita masih yakin pak Muzani yang terpilih sebagai Ketua MPR," ujarnya.

Kondisi Suami yang Jadi Target Pembunuhan Istri dan Selingkuhan Mulai Membaik

51 Warga Minang Pengungsi Wamena Dipulangkan ke Kampung Halaman

Hanya Demokrat yang Belum Pasti

MPR RI akan menggelar sidang paripurna yang salah satu agendanya memilih pimpinan MPR RI pada malam nanti, Kamis, (3/10/2019).

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( MD3), kursi pimpinan berjumlah 10 orang yang terdiri dari sembilan fraksi dan satu unsur DPD.

Mayoritas Fraksi telah menyetorkan namananya untuk menjadi pimpinan MPR.

PDIP memasukan nama Ahmad Basarah, Golkar menunjuk Bambang Soesatyo (Bamsoet), Lalu Gerindra memerintahkan Ahmad Muzani, NasDem mendelegasikan Lestari Moerdijat, PKB menunjuk Jazilul Fawaid, Demokrat (belum menentukan), PAN memilih Zulkifli Hasan, PKS memilih Hidayat Nur Wahid, dan PPP menunjuk Arsul Sani. Untuk unsur DPD, Fadel Muhammad terpilih menjadi pimpinan MPR dari Unsur DPD.

"Kami belum menentukan, lagi diurus oleh Ketua Fraksi Demokrat di MPR pak Benny K Harman," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, Kamis, (3/10/2019).
Baca: Polda Metro Jaya: Tidak Ada Demo Besar Hari Ini

Sembilan fraksi dan ditambah satu fraksi DPD nantinya akan menentukan siapa Calon Ketua MPR. Hingga saat ini terdapat dua Calon kuat yakni Bamsoet dan Muzani. Namun, terakhir Fadel Muhammad juga bertekad menjadi Ketua MPR.

"Fraksi DPD terbesar di MPR, jadi selayaknya Ketua MPR dari DPD," kata Fadel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Kekeh Ingin Pemilihan Ketua MPR Dilakukan Lewat Voting

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved