Breaking News:

Pemkot Bekasi Terapkan Zero Plastik di Lingkungan Kantor Pemerintahan

Setiap pegawai dilarang membawa atau menggunakan barang maupun alat plastik sekali pakai seperti kantong, botol minum air mineral.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Kantor Pemkot Bekasi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Pemerintah Kota Bekasi mulai menerapkan program 'Zero Plastik' di lingkungan kantor pemerintahan.

Program ini telah efektif berjalan sejak, Selasa (1/10/2019) lalu.

"Sesuai surat edaran dari pak wali program Zero Plastik ini sudah efektif tanggal 1 (oktober) kemarin," kata Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferdinan, Kamis (3/10/2019).

Program Zero Plastik diberlakukan sebagai langkah pengurangan limbah plastik.

Setiap pegawai dilarang membawa atau menggunakan barang maupun alat plastik sekali pakai seperti kantong, botol minum air mineral, tempat makan dan semacamnya.

"Untuk minggu ini kita sebenarnya memberikan edukasi kepada pegawai, sesuai surat edaran wali kota, jadi secara persuasif kita berikan peringatan jika ada yang masih kedapatan bawa atau menggunakan plastik," ungkap Ferdinan.

Dia menegaskan, untuk kedepannya, program Zero Plastik ini akan lebih dikuatkan lagi dengan penerapan sanksi kepada pegawai yang kedapatan masih menggunakan plastik.

Namun, dia belum dapat membeberkan secara rinci sanksi seperti apa yang akan diberikan.

"Saat ini masih sanksi moral, jadi kita catat namanya, nanti pas apel senin pagi, kita panggil nama-namanya yang masih membawa plastik dan barisannya kita pisahkan," jelas dia.

Sebagai bentuk keseriusan Pemkot Bekasi mengurangi penggunaan plastik di lingkungan kantor pemerintahan. DLH juga membuat Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bekerja memantau penggunaan plastik dari para pegawai.

Satgas ini melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), BKPPD, Satpol PP, dan Dinas UMKM.

"Satgas terdiri dari 5 orang kordinatornya dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), mereka dari Senin-Jumat tugasnya yang paling utama mengedukasi, me-sweaping," ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved