Fraksi PDIP DPRD DKI Pertanyakan Besarnya Anggaran Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur Anies Baswedan
Gembong menilai, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut masih layak untuk ditempati.
Penulis: MuhammadZulfikar | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, Gembong menyebut, Pemprov DKI bisa menggunakan dana operasional gubernur seperti saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Apalagi sekarang anggaran operasional utuh kan. Sudah hampir setahun utuh yang seharusnya dibagi dua untuk gubernur dan wakil gubernur, sekarang kan enggak ada wagubnya," kata Gembong.
Ia pun menyebut, anggaran TGUPP ini seharusnya bisa dialokasikan Pemprov DKI untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Anggarannya saat ini ditempelkan di alokasi anggaran Bappeda, maka Bappeda yang harus mempertanggungjawabkan ini. Tapi mereka tidak kunjung menyampaikan kepada publik atas pertanggungjawaban dari TGUPP itu," tuturnya.
Penjelasan Bappeda
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengungkap alasan kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Ia menyebut, kenaikan usulan anggaran itu untuk menyesuaikan gaji anggota TGUPP berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, serta antisipasi penambahan jumlah anggota.
"Kenaikan anggaran itu untuk antisipasi penambahan dan penyesuaikan grade anggota," ucapnya, Jumat (4/9/2019).
Dijelaskan Mahendra, ada revisi usulan anggaran TGUPP yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.
Dimana pada draf tersebut awalnya disebutkan anggaran TGUPP mencapai Rp 26,5 miliar.
"Anggarannya Rp 21 miliar. Ya disesuaikan kan masih dalam proses pembahasan," ujarnya.
• Pemuda di Tangerang yang Curi Celana Dalam Sudah Bulan Beraksi
• Bappeda Ungkap Alasan Kenaikan Anggaran TGUPP
• Masih Usia Dini Rasminah Dua Kali Dinikahi, Suami Lakukan Ini Setelah Dikasih Anak
• Jamur Susu Harimau dari Banten Menjadi Produk Ekspor Unggulan ke Sejumlah Negara Asia
• KPK Klarifikasi Isu-isu yang Menerpa Novel Baswedan di Dunia Maya
Saat ini, anggota TGUPP sendiri berjumlah 67 orang dan mereka terbagi menjadi lima bidang, yaitu bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan lapangan kerja, bidang harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, serta bidang percepatan pembangunan.
"Tugas mereka melakukan pendampingan jika diperlukan, khususnya untuk inovasi-inovasi Gubernur yang belum dikenal sebelumnya," kata dia.
Kenaikan anggaran TGUPP yang diusulkan dalam draf KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta ini menuai banyak protes.
Salah satunya dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang menyebut kenaikan anggaran itu merupakan sebuah pemborosan anggaran.