Pengamat Nilai Aksi Mahasiswa dan Pelajar pada September 2019 Belum Sebesar Demonstrasi 1998

Aksi mahasiswa dan pelajar menolak Rancangan Undang-Undang KUHP dan hasil revisi KPK di Jakarta, pada September 2019, tak semasif pada Mei 1998

Tangkapan layar Kompas TV
Tol Dalam Kota tepatnya di seberang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019), dipenuhi mahasiswa. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Aksi mahasiswa dan pelajar menolak Rancangan Undang-Undang KUHP dan hasil revisi KPK di Jakarta, pada September 2019, tak semasif pada Mei 1998.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, pada konferensi pers tentang 'Perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik' pada kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

"Skala masifnya belum sebesar 1998. Tapi dari segi gaungnya, cukup besar di Jakarta," ucapnya.

Persamaannya, kata dia, mahasiswa banyak yang terlibat. Segala macam universitas negeri dan swasta turut serta.

Bedanya, lanjut Hanan, demonstrasi pada 1998 mahasiswa berada dalam situasi krisis ekonomi.

"Kalau sekarang bukan krisis ekonomi. Sebab, inflasi kita angkanya di bawah 40 persen. Tahun 1998, inflasinya di atas 11 sampai 15 persen. Dolar saat itu sampai di angka Rp 17 ribu sampai Rp 20 ribu," ujarnya.

Tak Terima Hubungan Asmara Berakhir, Mantan Pacar Sebar Foto Syur di Instagram

Ajak Suami Korban Nongkrong di Warung, Pria Ini Cabuli Istri Temannya: Berdalih Pulang Ada Sesuatu

Lalu, sambungnya, pada 1998 sejumlah mal dan toko-toko di DKI Jakarta dijarah massa aksi.

"Pada 1998 ada kerusuhan (penjarahan). Sekarang sudah tidak ada. Walaupun ada yang anarki, namun tidak sampai kerusuhan yang luas," ucapnya kepada TribunJakarta.com.

Menurutnya, aksi massa mahasiswa dan pelajar di Jakarta bukanlah upaya menjatuhkan pemerintahan.

Namun, lanjutnya, sebagai respon masyarakat yang resah terhadap kebijakan RUU KUHP dan hasil revisi KPK.

"Ini bukan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan. Ini respons masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah tak perlu represif," ucapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved