Reaksi Parpol Pendukung Jokowi Menanggapi Isu Jatah Menteri Gerindra

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Isu calon menteri kembali mencuat jelang pelantikan Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kabar berhembus, Partai Gerindra bakal mendapatkan jatah di dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Kabar tersebut memunculkan reaksi di dalam koalisi partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin.

NasDem ingatkan Jokowi soal adab politik

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengingatkan Presiden Jokowi akan adab politik terkait kemungkinan kader Partai Gerindra mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja jilid II.

"Kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadaban politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Johnny G Plate mengatakan, keadaban politik itu harus dijaga dalam demokrasi yang sehat.

Menurut dia, harus ada perbedaan antara partai pemenang pemilu dan partai yan kalah.

"Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg, jangan dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan harus juga siapa yang kalah harus ksatria," ujar dia.

Johnny pun mempertanyakan mengapa hanya Gerindra yang kerap diisukan akan mendapatkan kursi menteri di kabinet kerja.

"Kenapa Gerindra saja? Ini ada 10 partai politik pengusung presiden, ada sembilan partai politik di parlemen, kenapa hanya satu?" kata dia.

Kendati demikian, Johnny mengatakan, apabila presiden memiliki pertimbangan politik untuk memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Gerindra, Nasdem akan mendukung.

Akan tetapi, jika presiden memutuskan tidak memberikan jatah kursi ke Gerindra, Nasdem akan sangat mendukung.

"Tetapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik (Gerindra dapat kursi menteri), itu keputusan presiden kami dukung. Namun, apabila presiden tidak memilih karena pertimbangan politik, kami juga sangat mendukung keputusan itu," kata dia.

Partai Gerindra diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintah.

Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo. (Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

Reaksi Golkar

Partai Golkar menyindir adab politik jika Gerindra ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf Amin dan meminta jatah kabinet.

"Jika kabar bahwa Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kyai Maruf ini benar, sungguh menyalahi akal sehat demokrasi kita," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, kalau mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, boleh saja. Tapi apakah nanti tidak khawatir disebut menjilat ludahnya sendiri?

Ace mempertanyakan perubahan sikap Gerindra, dari partai yang selama ini menjelek-jelekkan pemerintahan, partai yang selama ini berkampanye dengan tawaran visi dan misi yang berbeda dengan Presiden Jokowi, sekarang ini meminta jatah kabinet.

"Untuk apa ada kontestasi Pilpres jika yang kalah malah meminta jatah kursi kabinet," jelas mantan juru bicara Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Anggota KIK yang sudah bekerja keras memenangkan Jokowi-Maruf, imbuh dia, tidak pernah meminta jatah kabinet.

"Apakah tidak malu kepada rakyat Indonesia kalau yang selama ini teriak-teriak negatif tentang Jokowi malah minta-minta jatah kabinet?" ujarnya.

Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Jokowi.

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam membentuk kabinet. Termasuk mengenai kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah kursi menteri.

"Menteri itu hak prerogatif presiden jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (7/10/2019).

Menurut Puan, PDIP tidak bisa memutuskan sendiri persetujuan masuknya Gerindra ke pemerintahan.

PDIP harus berkonsultasi dengan partai-partai pengusung Jokowi-Ma'ruf lainnya, seperti Golkar, NasDem, PKB, PPP, bahkan Hanura.

"Ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan pak Jokowi jadi semua merupakan hak prerogatif presiden, harus apa namanya, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung pak presiden. kita lihat aja nanti," katanya.

Hingga saat ini menurut Puan, Presiden Jokowi belum membicarakan kepada Parpol pengusung mengenai masalah kabinet dan kemungkinan masuknya Gerindra ke pemerintah.

"Setuju engga setuju kita lihat saja Presiden belum ngajak ngomong," pungkasnya.

• Aparat Polsek Pondok Aren Ringkus Pelaku Pencurian 86 Aki Taksi Blue Bird

• Balita 2,5 Tahun di Batam Tewas Ditusuk Paman: Dipicu Motor Rusak, Pelaku Lalu Tikam Perut Sendiri

Bantahan Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Dasco menegaskan, partainya sama sekali tidak mengincar posisi apapun dalam kabinet.

"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah.

Tawaran itu diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan dan dan ekonomi.

Jika konsep tersebut disetujui maka Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.

"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.

Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dengan Presiden Joko Widodo terkait tawaran posisi menteri dalam Pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi dan air.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Gerindra Dapat Jatah Menteri: Reaksi Parpol Pendukung Jokowi Hingga Bantahan Gerindra