Dikritik Soal Transparansi Anggaran, Anies Baswedan: Itu Penggiringan Opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kritikan yang menyebut Pemprov DKI tidak terbuka dalam pembahasan anggaran

Dikritik Soal Transparansi Anggaran, Anies Baswedan: Itu Penggiringan Opini
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi kritikan yang menyebut Pemprov DKI tidak terbuka dalam pembahasan anggaran.

Menurutnya, kritikan tersebut merupakan upaya penggiringan opini sehingga Pemprov DKI terlihat tertutup dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Sudahlah, itu penggiringan opini, enggak sehat," ucapnya, Senin (14/10/2019).

Dijelaskan Anies, pembahasan cikal bakal APBD 2020 DKI Jakarta sendiri saat ini baru sampai pada tahap awal dan masih ada sejumlah perubahan dan penyesuaian sehingga sangat dini bila dikatakan Pemprov DKI tertutup dalam pembahasan anggaran.

"Belum bangun saja sudah dibilang enggak transparan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik Pemprov DKI yang belum mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 DKI.

Palak Penjaga Warung Kelontong, Seorang Pria di Depok Diamankan Polisi

Papua Muda Inspiratif, Gerakan yang Melahirkan 118 Muda Mudi dengan Segudang Prestasi

Bahkan, Fraksi PDIP DPRD DKI pun sempat menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengikuti langkah pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selalu transparan soal anggaran.

"Bisa dilihat sekarang, kita bisa membandingkan (era Ahok dan Anies) mana yang lebih transparan," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Kamis (10/10/2019).

Dijelaskan Gembong, dengan mempublikasikan dokumen KUA-PPAS tersebut, masyarakat bisa mengetahui alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

Selain itu, Pemprov DKI pun bisa menerima umpang balik dari masyarakat sehingga bisa memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

"Harapannya ketika RAPBD dipublikasikan, kita bisa mendapat umpan balik dari masyarakat. Supaya betul-betul setiap rupiah yang kita alokasikan dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi wartawan.

"Karena apa yang kita rencanakan itu belum tentu dibutuhkan masyarakat," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved