Gerindra Mendukung Pemerintah Disambut Positif, Tapi Tak Harus Ada di Dalam Kabinet

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres, bahkan bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi Joko Widodo.

"Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita," kata Ace kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Ace mengatakan hal itu menanggapi kunjungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas kemungkinan bergabung, bahkan soal masuk kabinet.

Menurut dia, seharusnya bagi yang kalah menerima kekalahan itu dan menunggu lima tahun mendatang untuk saling berkontestasi.

Bagi Ace, tanpa ada tambahan di koalisi pemerintah, saat ini di parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

• Gerindra Disarankan Jaga Kepercayaan Pemilih, Jadi Oposisi Sama Terhormatnya dengan Berkuasa

"Dengan 63 persen di parlemen saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini," katanya.

Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Maksudnya, kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye.

Kemudian, tidak etis juga kalau Gerindra mengharapkan mendapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, kata Ace, sejak awal menyerahkan ke Jokowi soal posisi menteri untuk mereka.

• Jika Tak Mau Gerindra Ditinggal Pemilih, Prabowo Diminta Konsisten di Luar Pemerintah

"Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah.