Jam Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Minggu (20/10) & Hal yang Dilakukan Jokowi Setelahnya

TRIBUNJAKARTA.COM, SENAYAN -  Rapat Gabungan MPR RI antara perwakilan fraksi-fraksi serta utusan DPD menyepakati bahwa pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024 digelar pada pukul 14.30 Wib, Minggu, (20/10/2019).

"Kemudian kami sudah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 oktober jam 14.30 WIB," ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet) usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (14/10/2019).

Untuk pengamanan dan mekanisme jalannya pelantikan, pihaknya menurut Bamsoet akan menggelar rapat koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara,pada Selasa ‎esok.

"Untuk memastikan soal keamanan dan protokoler," katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin akan digelar pukul 14.00 WIB pada 20 Oktober mendatang.

MPR awalnya mengusulkan pelantikan diundur menjadi pukul 16.00 WIB.

• Belasan Hari Jelang Pelantikan Jokowi, Hal Seputar Kabinet Baru, Nama Menteri hingga Lembaga Dilebur

"Ada wacana mundur jadi jam 16.00, kenapa? untuk memberikan kesempatan beribadah bagi masyarakat kita yang beribadah pada hari minggu. Kemudian kia tidak ingin menganggu kegiatan masyarakat yang ingin berolahraga di car free day," kata Bamsoet, sapaan akrabnya di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

• Jokowi-Prabowo Selfie bareng Wartawan, Ketua Umum Gerindra Siap Hadiri Pelantikan Presiden Terpilih

Namun, Bamsoet mengatakan usulan pelantikan pada pukul 16.00 WIB dinilai terlalu sore atau mepet dengan waktu salat maghrib.

Atas pertimbangan itu, para pimpinan MPR mengusulkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada pukul 14.00 WIB.

"Tapi ada juga wacana tadi kita diskusikan, kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan maghrib. Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan nanti baik kepada keSekjenan, maupun protokol Istana, baik juga kepada presiden untuk dilakukan jam 14.00 atau dua siang," ucapnya.

"Kenapa? karena car free day berakhir jam 11, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00-an. Jam 1, kita juga yang muslim selesai salat zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa salat ashar. Demikian pertimbangan kami. Kita sepakat mengusulkan jam 14.00," ujarnya.

Hal ini yang akan dilakukan Jokowi setelah pelantikan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan pengoperasian jaringan backbone internet Palapa Ring.

Proyek "tol langit" itu terbagi menjadi tiga paket, mulai dari wilayah barat, tengah, hingga timur, yakni di wilayah Papua.

Pantauan KompasTekno dari live streaming di kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Jokowi mengatakan bahwa sebelum proyek ini rampung, Ia seringkali mendapat laporan masyarakat khususnya wilayah timur, yang mengeluh lambatnya koneksi internet di sana.

Dilansir dari Kompas.com, Jokowi pun mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya sendiri, koneksi internet di sejumlah wilayah di Indonesia memang masih sangat lemah.

"Ada wilayah yang koneksinya sangat kencang ada juga yang lemah. Saya alami, saya kan senang mencoba. Bahkan ada yang blank. Jangankan video atau gambar, teks aja masih lambat," kata Presiden Jokowi dalam peresmian Palapa Ring di Istana Negara, Senin (14/10/2019).

Ia kemudian berjanji setelah pelantikan nanti, ia akan kembali ke Papua untuk melakukan pengecekan jaringan internet hasil proyek Palapa Ring paket Timur.

Adapun pelantikan Presiden akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.

• SBY Pangku Cucu, Aliya Rajasa Kenang Ucapan Ani Yudhoyono: Memo Selalu Dihati

"Misalnya dulu di Wamena, bisa kita lihat, saat itu belum (cepat). Yang sekarang (setelah Palapa Ring rampung) saya belum coba. Setelah pelantikan saya mau coba lagi, sudah on betul atau tidak," lanjutnya.

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan secara pasti kapan pengecekan jaringan itu akan dilakukan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur penunjang konektivitas digital ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

"Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen tuntaskan Palapa Ring sebagai tol langit. Tidak hanya memajukan sektor ekonomi, tapi juga sektor sosial, budaya, politik, dan pemerintahan. Inilah yang akan menyambungkan negara kita," kata Presiden Joko Widodo.

Tentang Palapa Ring

Sebagai informasi Palapa Ring Barat resmi diluncurkan pada tahun lalu.

Proyek itu akan menjangkau wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan dukung jaringan kabel serat optik sepanjang 1.980 km.

Sementara Palapa Ring paket tengah rampung pada awal tahun 2019 ini. Jaringan kabel serat optik membentang sepanjang 2.995 kilometer melintasi 17 kabupaten dan kota.

Sedangkan Palapa Ring paket timur yang baru saja rampung memiliki panjang 6.878 kilometer serat optik darat dan laut.

Kabel ini menjangkau 51 kabupaten/kota yang melalui 4 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat, terdiri dari 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi.

Kondisi saat pelantikan dipastikan aman

Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober nanti berjalan aman dan lancar.

Dia juga percaya pasukan TNI dan Polri yang sudah dikerahkan untuk mengamankan proses pelantikan pasti bekerja dengan baik.

"Pasti aman lah. Karena ada tamu-tamu negara," ujar Pramono, Senin (14/10/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia ‎menambahkan, proses pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan prioritas pengamanan terlebih sejumlah tamu negara hadir. Sejauh ini, tambahnya, tidak ada potensi ancaman pelantikan presiden.

"Kami meyakini Polri dan TNI pasti akan siap untuk mengamankan," tegas Pramono.

Diketahui, adanya ‎ancaman kerusuhan dan terorisme pada pelantikan Jokowi dan Ma'ruf sempat menyeruak ke publik pasca penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto.

Terlebih Kepala BIN, Budi Gunawan juga menyatakan ada rencana dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) untuk menganggu stabilitas keamanan saat pelantik.

"Kita sudah deteksi menjelang pelantikan memang ada rencana seperti itu dari JAD sehingga harus kita dengar dan waspada," kata Budi.

(Tribunnews/Taufik Ismail/Theresia?Kompas.com/Yudha Pratomo)