Pengamat Khawatir Tak Ada yang Kritis Lagi, Dahnil Anzar Ngotot: Kita Kasih Tahu Pelan-pelan

TRIBUNJAKARTA.COM -- Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, jika Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono masuk ke Kabinet Jokowi-Maruf, maka tidak ada yang kritis lagi terhadap pemerintah.

Namun, juru bicara Prabowo Subianto yakni Dahnil Anzar menegaskan kalau dirinya akan tetap kritis terhadap pemerintah.

Tentunya, hal itu diragukan oleh Hendri Satrio, jika Prabowo Subianto sudah masuk ke pemerintahan.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Talk Show tvOne Senin (14/10/2019), Hendri Satrio mengatakan, jika dilihat dari pandangan positif, pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto dan SBY ini tampak mencair dan akrab.

"Kelihatannya masalah bangsa ini nggak ada, jadi mereka itu santai sekali, setelah pertemuan pun bicaranya selalu tentang bangsa," kata dia.

Namun, jika dilihat dari pandangan kritis, perlu dipertanyakan ada pembagian kekuasaan apa dalam pertemuan tersebut.

"Saya perlu menyampaikan pandangan kritis, karena sampai hari ini para elite kita ini maunya apa, mereka sedang mempertontonkan apa kepada kita, apakah memang ini awal dari persiapan untuk bagi-bagi kekuasaan atau apa?," ungkapnya.

Sebab yang jadi permasalahan saat ini, kata dia, kita tidak bisa tutup mata dengan apa yang terjadi pada masyarakat saat ini.

"Apakah dikesampingkan misalnya Perppu KPK yang belum selesai, atau hal lain yang terjadi di Wamena, kemudian ada beberapa yang meninggal kemarin karena demo, penusukan Pak Wiranto," jelasnya.

Kemudian di tengah permasalahan tersebut, publik justru disuguhkan dengan pertemuan Jokowi dengan dua tokoh besar tersebut.

"Ini sih baik tapi kemudian ada dua pemimpin koalisi yang hebat-hebat, prabowo dan SBY ketemu dengan Jokowi, kemudian selesai itupun bicaranya tentang hal yang indah, pemindahan ibu kota, tentang persatuan dan lain-lain. Sama sekali tidak mengungkapkan kira-kira apa yang akan dibahas dari sisi ekonomi misalnya," bebernya.

Tak hanya itu, kemudian yang membuatnya bertanya-tanya yakni setelah ini apa lagi yang akan dipertontonkan para elite.

"Apalagi setelah itu Pak Prabowo ketemu dengan Surya Paloh, jadi kita jelas melihatnya, pertemuan para elite ini sedang membicarakan kekuasaan, kamu dapat apa, saya memberikan apa, gitu kan? Boleh gak? Boleh-boleh saja, tapi juga tolong dijelaskan juga nanti maknanya seperti apa," kata dia.

Kemudian menurutnya, pertemuan ini mungkin sebagai arah Jokowi untuk menyusun kabinet jelang pelantikan.

"Pertemuannya baik menurut saya, tapi jangan dikesampingkan apa yang terjadi sekarang. Jadi kemarin itu saya membyangkan ada juga dibahas tentang permasalah yang terjadi di negara ini, kan itu 3 kepala yang hebat, sehingga persepsi masyarakat tidak melulu bagi-bagi kekuasaan," kata dia.

Ia juga mengatakan, akan baik memang Jokowi jika SBY dan Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan.

"Buat Pak Jokowi akan baik, karena akan enak dia, kan perjalanannya masih jauh, pemindahan ibu kota misalnya, uu belum ada, anggaran belum disiapkan, nah buat Pak Jokowi baik. Pertanyaannya, bagus gak buat Pak Prabowo, Pak SBY dan masyarakat?," tanya dia.

Apalagi menurutnya, dengan gabungnya Prabowo Subianto ke kabinet, maka tidak ada lagi oposisi yang kritis.

"Dua-duanya sudah bilang penyeimbang, lantas kemudian kalau nanti mereka diajak kabinet, itu siapa yang akan memberikan masukan kritis. Kan saya nggak bisa lagi mengharapkan Mas Dahnil Anzar yang jubir Prabowo sementara Prabowo nya sudah masuk, kemudian menyampaikan masukan kritis kepada pemerintah. Akhirnya menunggu siapa? Mahasiswa dan akademisi mungkin," bebernya.

"Bisa, masih bisa kok," kata Dahnil Anzar yang duduk di sampingnya.

"Sekarang bilangnya bisa, kan belum tentu," kata Hendri Satrio lagi.

Kemudian, Dahnil Anzar pun berusaha menjelaskan posisi Prabowo Subianto nantinya akan tetap kritis terhadap pemerintah.

"Jadi sederhana aja sih Mas Hendri, kalau kita jauh kita teriak, kalau kita dekat ya kita kasih tahu pelan-pelan," ungkap Dahnil Anzar.

Ia juga menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu, yang dilakukan pimpinan Partai Gerindra yakni banyak bicara hal yang kualitatif.

"Bahkan Pak Prabowo bawa dokumen konsepsi yang disebut dorongan besar. Dokumen itu namanya dorongan besar pembangunan ekonomi, disebutkan Prabowo double digit pertumbuhan ekonomi. Termasuk dokumen terkait Papua, Pak Prabowo punya peta jalan untuk menyelesaikan masalah Papua. Itu dilakukan dengan pendekatan ekonomi, militer dan politik," bebernya.

Ia pun menegaskan, Prabowo Subianto tidak meminta jatah kursi menteri dan akan legowo jika bukan Gerindra yang melaksanakan.

"Gimana kalau itu tidak dilaksanakan oleh gerindra, tidak masalah, kalau dibutuhkan kita siap kontribusi, kemudian kalau jadi oposisi dengan senang hati. Tidak ada kalimat kami gabung atau minta jatah menteri," tegasnya.