Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres, Panglima TNI Pesan Prajurit TNI-Polri Jaga Kewaspadaan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut anggota TNI-Polri harus selalu waspada menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Saya ingin menekankan agar setiap personel yang terlibat untuk terus memelihara kewaspadaannya terhadap berbagai perkembangan situasi yang terjadi," kata Hadi Tjahjanto, saat apel pengamanan jelang pelantikan presiden, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Hadi menekankan, seluruh komandan dalam satuan TNI dan Polri harus senantiasa memastikan anggotanya paham tugas masing-masing.

"Seluruh komandan satuan harus senantiasa memastikan anggotanya memahami siapa, berbuat apa, agar tidak terjadi gangguan dalam pelaksanaan tugas," ucapnya.

Lalu, Hadi juga meminta para komandan tersebut agar mencermati setiap informasi yang beredar.

Tak boleh melewatkan informasi intelijen sekecil apapun.

"Kegagalan memahami informasi akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan dapat membahayakan pelaksanaan tugas tugas," ujarnya.

Sebab, lanjutnya, tugas pengamanan pelantikan presiden nantinya merupakan tugas demi menjaga persatuan bangsa dan negara.

"Tugas yang kita laksanakan adalah demi bangsa dan negara. Marwah dan nama baik Negara kesatuan Republik Indonesia dipertaruhkan pada event ini," kata Hadi.

Panglima TNI dan Kapolri cek langsung petugas keamanan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pengecekan pasukan pengamanan, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, pukul 07.50 WIB, Kamis (17/10/2019).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka apel gelar pasukan pengamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Pengecekan dimulai dari pasukan pengamanan presiden (paspampres) dan jajaran anggota TNI-Polri.

Mereka yang dicek, terpantau ada yang duduk di atas motor tril dan motor besar putih.

Sementara, pengamatan TribunJakarta.com di lokasi, terdapat juga sejumlah anggota TNI-Polri wanita atau perempuan.

Mereka tampak berbaris rapi dengan badan yang tegap.

Hingga berita ini dimuat, pengecekan pasukan pada apel gelar pasukan pengamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masih berlangsung.

Diberitakan sebelumnya, pagi ini, TNI dan Polri akan menggelar apel persiapan pengamanan, pengambilan sumpah, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan pengamanan dilaksanakan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, serta suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pengamatan TribunJakarta.com di lokasi, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tengah berbaris rapi.

Mereka sedang mulai melakukan persiapan pada sekira pukul 07.27 WIB.

Apel ini akan dipimpin langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Hingga berita ini dimuat, sejumlah aparat keamanan TNI-Polri tampak berbaris rapi.

Larangan aksi sampai tanggal 20 Oktober 2019

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai Selasa (15/10/2019) sampai Minggu (20/10/2019).

Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Kepolisian Republik Indonesia.

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal tersebut jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin (ilegal).

Hal itu ditegaskan oleh Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono sesuai dengan pemberitahuan dari pihak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.

"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu. Tidak ada yang spesifik," ujar Mayjen Eko. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 Oktober"