Keberhasilan Enggartiasto Diharapkan Bisa Dilanjutkan Mendag Agus Suparmanto
Pada periode pertama 2014-2019, Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membuka sejumlah jalur perjanjian perdagangan internasional.
TRIBUNJAKARTA.COM - Pada periode pertama 2014-2019, Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membuka sejumlah jalur perjanjian perdagangan internasional.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan.
Keberhasilan tersebut dinilai pengamat tidak lepas dari sosok Enggartiasto Lukita yang kurang lebih tiga tahun mengisi posisi menteri perdagangan di periode pertama pemerintahan Jokowi.
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto menilai Enggar telah membuka pintu untuk internasional lebih baik. Ini menaikan bargaining positition (posisi tawar) Indonesia di regional dan internasional.
Ia menilai apa yang dikerjakan Enggar sudah baik.
"Tinggal analisis kontalasi di tingkat internasional. Harus meningkatkan bargaining. kita jangan menjadi bagian yang pasif. Harus memiliki bargain kuat dalam perdagangan internasional," kata Yenny kepada wartawan, Kamis (24/10/2019).
Dikatakan Yenny pemerintah di periode kedua Jokowi harus tetap memperhatikan daya saing Indonesia yang masih lemah.
Karena bentuk persyaratannya terlalu mudah, grade Indonesia kalah dengan negara lain seperti perjanjian G to G memberikan kebutuhan persyaratan untuk Indonesia.
Terlebih, lanjut dia, beberapa analisis kadang tidak memperhatikan itu.
Menteri perdagangan selanjutnya, Agus Suparmanto, kata dia, juga harus meniru yang telah dicapai oleh Enggar.
Seperti menjaga stabilitas harga pangan. Kemudian, jalur perdagangan internasional yang telah dibuka harus terus dijaga kelanjutannya.
"Sebuah keberhasilan yang baru untuk visi presiden ke depannya. Harus dilanjutkan menteri selanjutnya. Sebuah keberhasilan itu harus dipertahankan. Kalau yang baik itu perbaiki. Kalau ada yang kurang itu ditambah dan diperbaiki," harapnya.
Apalagi, lanjutnya, periode kedua Jokowi tidak perlu merombak sistem yang sudah ada. Jokowi sendiri menyatakan semua kementerian atau lembaga tidak memiliki visi misi, melainkan menjalankan misi presiden dan wakilnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat Perdagangan International dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai upaya Enggar yang perlu dilanjutkan tersebut antara lain ialah terkait, perjanjian dagang international yang dikebut dalam masa jabatannya.
"Tentu perlu dilanjutkan, karena untuk meningkatkan ekspor, kita perlu strategi yang lebih ekstensf keluar," katanya.