2 Pejabat Gubernur Anies Undur Diri, PDIP DKI: Lagi Perang Kok Mundur

Gembong menyebut, seharusnya kedua kepala SKPD itu mengundurkan diri setelah pembahasan anggaran ini rampung.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyayangkan pengunduran diri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Edy Junaidi.

Padahal, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut sedang berperang dengan anggota dewan dalam pembahasan anggaran.

BREAKING NEWS Kepala Bappeda DKI Jakarta Mengundurkan Diri

"Saya menyayangkan hal ini, karena hal-hal kritis pembahasan APBD ini seperti dalam medan peperangan. Tapi kok malah mundur," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Bila menganggap kinerja mereka dalam penyusunan anggaran tidak baik, Gembong menyebut, seharusnya kedua kepala SKPD itu mengundurkan diri setelah pembahasan anggaran ini rampung.

"Jika mereka merasa tidak mampu terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, ya selesai dulu itu tugas. Apapun hasilnya, soal baik atau buruk kan pimpinan yang menilai," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Selesaikan dulu tugas itu. Sayang saja, di saat pertempuran malah mundur," tambahnya.

Meski demikian, Gembong mengaku menghormati keputusan Mahendra dan Edy Junaidi mundur dari jabatannya.

"Saya mengapresiasi, menghargai, dan menghormati sikap dari yang mengundurkan diri. Itu hak pribadi seseorang. Kita hormati," kata Gembong.

Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.

Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.

Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.

"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.

"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved