Anies Nilai E-Budgeting Warisan Ahok Tak Smart, Djarot Tertawa: yang Pakai Tak Pintar Ya Berantakan

TRIBUNJAKARTA.COM - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta ramai diperbincangkan masyarakat.

Pasalnya ditemukan sejumlah anggaran yang bernilai tak masuk akal, mulai dari Rp 82 miliar untuk membeli lem Aibon dan pulpen Rp 124 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menanggapi hal itu.

TONTON JUGA

Anies Baswedan mengatakan, kesalahan tersebut disebabkan karena sistem anggaran digital atau e-budgeting yang tidak smart.

Adapun biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies Baswedan dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com, pada Jumat (1/11/2019).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat lantas menanggapi pertanyataan Anies Baswedan itu.

Djarot Syaiful Hidayat bahkan sampai terkekeh saat memaparkan pandangannya terkait Anies Baswedan yang menyebut e-budgeting tidak pintar.

Peristiwa itu terjadi saat Djarot Syaiful Hidayat hadir sebagai narasumber di acara Apa Kabar Indonesia Malam, TV One.

• Diminta Tandatangani Pakta Integritas oleh Ketua Suporter, Andre Rosiade: Jangan Ragukan Nyali Saya!

TONTON JUGA

Penelusuran TribunJakarta.com sistem e-budgeting penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.

Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut.

Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat menjabat.

• Blak-blakan! Andhika Pratama & Ussy Ogah Diundang Acara TV Ini, Gisella Anastasia: Wah Berani Banget

Djarot Syaiful Hidayat mengatakan jika Anies Baswedan menganggap sistem anggaran digital tak pintar, seharusnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membuatnya menjadi pintar.

"Kalau sistemnya dianggap tidak smart ya dibuat smart dong," kata Djarot Syaiful Hidayat dikutip TribunJakarta.com dari YouTube TV One.

"Saya tahu Pak Anies juga orang yang smart," imbuhnya.

Menurut Djarot Syaiful Hidayat pintar atau tidaknya sesuatu sistem tergantung kepada seseorang yang mengoperasikannya.

"Tapi begini menurut saya se-smart apapun sytemnnya tapi kalau orang yang mengunakan sistem itu tidak smart ya akan berantakan," kata Djarot Syaiful Hidayat.

• Andhika Pratama & Ussy Blak-blakan Ogah Diundang Acara TV Ini, Gisella Anastasia: Wah Berani Banget

"Jadi menurut saya tergantung pada orangnnya," imbuhnya sambil tertawa.

Djarot Syaiful Hidayat mengatakan masyarakat DKI Jakarata justru seharusnya mengucapkan terima kasih kepada sistem e-budgenting tersebut.

"Ini sebetulnya kita harus terima kasih, karena jadi ditemukan kejanggalan itu, jadi bisa disempurnakan," kata Djarot Syaiful Hidayat.

"Bahwa ada sesuatu yang tidak benar loh, mari kita perbaiki sama-sama," tambahnya.

Djarot Syaiful Hidayat menjelaskan sistem e-budgeting dirancang agar tercipta transparansi dalam merancang anggaran.

• Tanggapi Isu Video Syur Mirip Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Gua Kepala Keluarga Harus Klarifikasi

Hal tersebut bertujuan untuk menekan kemungkinan adanya korupsi di Pemprov DKI Jakarta.

"Sistem ini dirancang karena kita ingin ada transparansi, e-budgeting itu kuncinya adalah supaya anggaran yang dirancang oleh Pemprov diketahui oleh publik," jelas Djarot Syaiful Hidayat.

"Kita bisa menekan tingkat korupsi dan hal-hal yang tidak perlu," tambahnya.

SIMAK VIDEONYA:

• Dituding Penggemar Ahok Karena Gencar Kritik Anies Baswedan, PSI Tertawa: BTP Kan Kader Partai Lain

Anies Baswedan Salahkan Sistem Terkait Anggaran Tak Masuk Akal, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding sistem anggaran yang dibuat Gubernur DKI Jakarta sebelum menjadi biang kerok atas munculnya anggaran kontroversial seperi lem aibon hingga bolpoin.

Anies mengatakan kesalahan sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Melansir Kompas.com, sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.

Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.

Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.

“Agar gubenur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.

Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu nantinya tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.

Anies mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.

“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.

Basuki Tjahaja Purnam alias Ahok lewat akun Twitternya buka suara terkait tudingan Anies Baswedan.

Menurut Ahok selama ini sistem elektronik APBD DKI Jakarta berjalan baik-baik saja.

Ahok berujar sistem tersebut berjalan baik apabila yang menginput data tidak ada niat markup.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling.

Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: transparansi," tulis akun Twitter Ahok.

Melansir Kompas.com, Ahok bahkan menyebut Anies terlalu pintar.

E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Anggota DPRD DKI dari PDI-P yang juga mantaan staf Gubernur DKI Jakarta Ahok, Ima Mahdiah juga turut menanggapi pernyataan Anies Baswedan.

Menudur Ima dalam sistem elektronik tersebut bisa memblokir barang apa saja yang tidak boleh dimasukan.

"Pak Anies, sebnrnya ebudgeting ini kalau mau input atau mau beli apa Sistem bisa blokir barang apa yg ngga boleh diinput atau dibeli.

Untuk bisa menghilangkan proyek titipan dan markup anggaran dilakukan juga penyisiran anggaran kembali." tulis akun Twitter Ima Mahdiah.

Malahan menurut Ima, sistem elektronik buatan Jokowi dan Ahok sudah mendapat pengakuan dari Bappenas.

"Dan sistem yang bapak salahkan itu sudah dapat pengakuan dlm bentuk penghargaan dari Bappenas," tulis Ima lagi.

Malahan penyanyi sekaligus sutradara film Pretty Boys, Tompi mengajak Anies Baswedan bertemu untuk berbincang.

"Yang Mulia Anies, kapan ada waktu kita ngobrol yuk.

Sy bisa kasih arahan cara ngitung , cek harga pasar, biar kedepannya bener dan anda bs senang di surga kelak.

Gak enak pak, masuk neraka gara2 org lain kan." tulis akun Twitter Tompi.

Tompi juga penasaran apakah selama ini sekolah-sekolah di DKI Jakarta sudah dikirim alat tulis dan lem aibon.

"Asli penasaran, apa iya selama ini sekolah2 SUDAH dikirimin alat tulis dan lem aibon itu??

Coba dong yg punya akses ngecek..." tulis Tompi di Twitter.

Sebelumnya, melansir Kompas.com, Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (TRIBUNJAKARTA.COM/TRIBUNNEWSBOGOR)