Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Persilakan Anies Upgrade E-budgeting Warisan Ahok: Untuk Kebaikan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sistem e-budgeting warisan Ahok.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Suharno
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meng-upgrade sistem e-Budgeting warisan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Menurutnya, bila Anies menilai sistem penganggaran digital tersebut sudah kuno, maka sudah seharusnya diperbarui.
"Upgrade boleh dong. Kalau sistem memang harus diupgrade, mungkin yang diupgrade sistem kontrolnya," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Meski mempersilakan Anies mengubahnya, namun ia berpesan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk mempertahankan sisi baik dari e-Budgeting.
Pasalnya, Taufik menilai, sistem yang digagas oleh Gubernur Ahok ini sudah transparan.
"Silakan saja ubah, selama itu untuk kebaikan. Yang sudah baik jangan diubah, tapi yang belum baik ya silakan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (1/11/2019).
• Diajak Berantem di Dalam Oleh Politisi Gerindra Terkait Anggaran Lem Aibon, Ini Tanggapan William
Seperti diketahui, usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI dalam draf rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) mendapat sorotan dari banyak pihak.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut, banyaknya angka-angka aneh dalam usulan anggaran ini lantaran ketidakmampuan sistem e-Budgeting dalam melakukan verifikasi secara otomatis.
Menurutnya, meski telah berbasis digital, namun sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI masih memiliki banyak kelemahan.
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan dan verifikasi," ucapnya, Rabu (30/10/2019).
Untuk itu, seringkali jajaran Pemprov DKI harus kembali menyisir usulan anggaran yang telah dimasukan ke dalam sistem.
"Ini sistem digital tapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
• Hari Ini, 34 Provinsi Umumkan UMP 2020, Tertinggi DKI Jakarta, 5 Daerah UMP-nya di Bawah Rp 2 Juta
Untuk diketahui, e-Budgeting yang digunakan Pemprov DKI saat ini merupakan peninggalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
