Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Kirim Surat ke Bappeda Minta Dokumen Usulan Anggaran Dibuka ke Publik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku kembali mengirimkan surat secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuka dokumen usulan anggaran kepada publik.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idrus Ahmad mengatakan, ini merupakan surat keempat yang dikirimkan PSI secara resmi kepada Bappeda.

"Kami sudah bersurat ke Bappeda, surat keempat untuk meminta dokumen APBD itu siunggah ke website," ucapnya, Senin (4/11/2019).

• Setelah Lem Aibon, DPRD DKI Jakarta Soroti Anggaran Konsultan Kampung Kumuh Rp 556 Juta Tiap RW

Menurutnya, dokumen ini sangat penting dibuka kepada masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan uang rakyat dan perencanaan program-program yang tidak dibutuhkan warga Jakarta.

"Yang perlu digaris bawahi bahwa tuntutan ini menjadi sangat penting agar tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran dan bagaimana masyarakat bisa mengambil peran dari awal sehingga uang APBD ini dari kita untuk kita dan untuk pembangunan Jakarta lebih baik," ujarnya.

Dijelaskan Idris, hal ini dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk upaya untuk menjalankan fungsi pengawasan anggaran.

"Tugas kami selaku fraksi PSI untuk menjalankan fungsi kamk untu perencanaan penganggaran, oengawasan yang dimana APBD merupakan uang masyarakat Jakarta," kata Idris.

• CPNS 2019, Begini Tata Cara Foto Selfie Untuk Persyaratan Pendaftaran Online Tes CPNS 2019

Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.

Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.

Buntut dari kisruh anggaran DKI Jakarta ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan pun memutuskan melepas jabatannya.

"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).

• Hasil PUBG Mobile PMCO SEA League Final, Bigetron RA Wakil Indonesia ke Prelims Global Final

Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.

"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.

Tak hanya Mahendra, Kepala Dinas Disparbud DKI Jakarta Edy Junaidi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri.