Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Gerindra Minta Pemprov DKI Jakarta Percepat Update Sistem E-Budgeting
"Ya bagus dong Pak Anies. Pak Anies juga mengatakan tahun lalu dilakukan penyisiran, tahun ini muncul lagi, itu bagus," ujarnya.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fraksi Gerindra, Syarif, menyatakan pembaruan sistem e-budgeting Pemeritah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya dipercepat.
"Saya sih mungkin minta dipercepat lah ya. Sebelum penganggaran 2021. Kan untuk 2021, dimulai April 2020," kata Syarif, saat diwawancarai Wartawan, di area gedung DPRD DKI, Senin (4/11/2019).
Karenanya, Syarif menyatakan sebisa mungkin pada April 2020 sistem e-budgeting yang telah diperbarui dapat digunakan.
Syarif pun mengatakan pembaruan sistem e-budgeting yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan cara yang bagus.
"Ya bagus dong Pak Anies. Pak Anies juga mengatakan tahun lalu dilakukan penyisiran, tahun ini muncul lagi, itu bagus," ujarnya.
Meski terdapat dua pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan di Pemprov DKI, Syarif menyebut tak ada hambatan perihal itu.
"Tidak. Birokrasi kami andalkan sistem. bukan mengandalkan orang. Ada sedikit shock ya ada. Bappeda memang mendampingi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menjabarkan anggaran," ujar Syarif.
"Tapi setelah ada mengundurkan diri ya bisa digantikan orang lain," dia menambahkan.
Dua pejabat yang mengundurkan diri yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Irawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edy Junaedi.
PSI minta Anies tak perlu bikin tim baru lagi
Usulan anggaran Pemprov DKI Jakarta dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Pasalnya, sejumlah usulan anggaran janggal satu per satu mulai terkuak, mulai dari pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar hingga bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berjanji akan mengusut tuntas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang mengunggah usulan anggaran tersebut.
• Kebocoran Sistem E-budgeting, Anies Baswedan Sindir SKPD
Salah satunya ialah dengan membentuk tim adhoc yang tugasnya menyisir seluruh usulan anggaran cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/politisi-gerindra-syarif13.jpg)