Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Anggaran Konsultan Kampung DKI per RW Rp 556 Juta, Ida Mahmudah Tantang Pemprov Buat Sayembara
Ida Mahmudah meminta warga DKI Jakarta membantunya untuk penyelesaian anggaran miliaran untuk konsultan RW.
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Y Gustaman
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) sebesar Rp 556 juta.
Anggaran itu tercatat ada di dalam Kebijakan Umum Anggaran-Pririotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Ida Mahmudah menuturkan, anggaran konsultan untuk satu RW tersebut sangat mahal.
TONTON JUGA:
Hal itu dikatakannya saat membahas anggaran konsultan RW DKI Jakarta di acara Sapa Indonesia Malam.
Mulanya, Ida Mahmudah mengkritisi anggaran konsultan RW DKI yang begitu mahal dan waktu kerja mereka yang sekitar 3 - 4 bulan.
• Sosok Michael Sugijanto, Kekasih Risa Santoso Rektor Termuda Indonesia, Punya Beragam Keahlian
"Ini tenaga ahli sangat mahal. Apakah satu RW benar-benar membutuhkan pemikiran tenaga ahli selama 3 - 4 bulan?"
"Bukan bicara per bulannya tetapi kalinya. Jadi satu RW itu butuh biaya untuk gaji seorang ahli selama 4 bulan sekitar Rp19 x 4 bulan. Itu kan terlalu tinggi," ucap Ida Mahmudah dilansir dari Kompas Tv pada Rabu (6/11/2019).
Menurut Ida Mahmudah, anggaran miliaran untuk konsultan RW itu tampak hanya mengada-ada saja.
"Jika memang harus jalan, maka saya dukung tetapi anggarannya harus dihitung kembali," tutur Ida Mahmudah.
Ida Mahmudah menuturkan, uang yang digunakan untuk anggaran tersebut merupakan milik rakyat sehingga harus dipakai seefisien mungkin.
• Baru Tahu Hamil Usai 2 Bulan Kerja, PRT Lahirkan Bayi Sambil Berdiri di Rumah Anak Eks Wagub Sumsel
"Ini harus dipakai uangnya seefisien mungkin," jelas Ida Mahmudah.
Lebih lanjut, Ida Mahmudah menyetujui jika konsultan dibayar sesuai dengan aturan yang ada.
"Tetapi apakah betul satu RW itu menghabiskan waktu 3 - 4 bulan? Maka itu saya tantang Pemprov, jika anggaran sudah disetujui maka buat informasi ke masyarakat yang punya keahlian di bidang tersebut dan berani mengerjakan serta menuliskan biaya yang dibutuhkan."
"Jangan kita berpatokan dengan anggaran sekitar Rp 600 juta," papar Ida Mahmudah.
