Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, PSI: Risiko Perjuangan Demi Transparansi
Rian menganggap apa yang dihadapi William adalah risiko dari perjuangan untuk mewujudkan transparansi pemerintahan di Jakarta
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, PALMERAH - Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja menanggapi santai terkait dilaporkannya anggota DPRD DKI yang juga rekan partainya, William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Ia meyakini William tak menyalahi aturan terkait sikapnya yang mengunggah rencana APBD DKI 2020 yang banyak dirasa kejanggalan.
Menurut Rian, William hanya menjalani tugasnya sebagai anggota dewan.
Sebab, sebelum William membongkar sejumlah kejanggalan dalam rancangan APBD di sosial medianya, PSI sudah mengirimkan surat formal ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar bisa memonitor proses perencanaan tersebut.
"Yang dilakukan William menurut kami adalah untuk menjalankan asas transparansi tadi, kan kami sudah lalui proses formal bersurat juga, dan kami akan hadapi," katanya saat mengisi diskusi bertema Kejanggalan Anggaran DKI 2020 di Kantor Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2019).
• Beragam Sikap Menteri Jokowi saat Rapat Perdana di DPR, Ada yang Mengaku Gugup Hingga Gemetar
• Persija Jakarta Tidak Lakukan Persiapan Khusus Jelang Hadapi Semen Padang
Rian menganggap apa yang dihadapi William adalah risiko dari perjuangan untuk mewujudkan transparansi pemerintahan di Jakarta.
"Pada akhirnya ini resiko perjuangan demi transparansi DKI Jakarta dengan segala konsekuwensinya," tuturnya.
Rencananya, William akan dipanggil oleh BK DPRD DKI setelah ia dilaporkan oleh seseorang bernama Sugiyanto karena mengunggah sejumlah mata anggaran dalam rancangan APBD 2020 di media sosialnya.
Rian menduga saat pemanggilan terhadap William nantinya, permasalahan akan berputar di masalah kesopanan ketimbang substansi permasalahan yakni transparansi.
"DPRD tidak melarang sama sekali tindakan dari William tersebut, saya pikir mungkin ada perdebatan apakah ini santun atau tidak, jadi dua hal ini. Mau mengejar transparansi DKI atau berdebat santun atau tidak," ucapnya.
