Muncul Petisi Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta 2020
Petisi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana membuat petisi di change.org untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.
Petisi berjudul "PSI Desak Gubernur Anies Transparan Soal Anggaran" itu dibuat pekan lalu.
Hingga Jumat (8/11/2019), pukul 13.00 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 12.920 orang dan terus bertambah.
William menyatakan ingin melibatkan masyarakat untuk mendesak Anies mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
"Kami mau melibatkan publik dalam mendorong eksekutif agar segera memublikasikan rancangan APBD itu ke website," ujar William saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
• Mantan Staf Ahok Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir sebagai Alat Peraga Sekolah
William menyampaikan, warga Jakarta berhak tahu rancangan anggaran yang disusun dan akan digunakan Pemprov DKI. Sebab, anggaran itu berasal dari uang rakyat.
"Ini adalah uang mereka sehingga wajar kalau misalnya ada dorongan publik untuk membuka semua proses penganggaran di website," kata William.
Saat reses pada awal pekan ini, lanjut William, konstituennya juga meminta Pemprov DKI membuka rancangan anggaran DKI diunggah ke situs web APBD.
• ART 6 Kali Curi Emas Majikannya yang Karyawaan BUMN, Dapat Rp 50 Juta Untuk Renovasi Rumah dan Ini
Anggaran William sebelumnya mengungkapkan anggaran-anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
Ia mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
William juga mengungkap anggaran tak wajar lainnya, seperti pembelian bolpoin dan komputer.
Aksi William itu membuat rancangan KUA-PPAS menjadi sorotan publik.
Hingga kini, KUA-PPAS 2020 belum juga diunggah dalam situs APBD DKI Jakarta dengan alasan dokumen itu sifatnya belum final.
Padahal, dokumen itu yang sedang dibahas bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.
Anies Baswedan mengaku khawatir jika dokumen itu diunggah dan dilihat publik, justru akan menimbulkan keramaian.
