Mendagri Sebut Biaya Politik Tinggi, Wali Kota Airin Tetap Setuju Pilkada Langsung
"Pilkada langsung seperti apa kalau saya melihat masyarakat udah cerdas ya sekarang jadi untuk memilih pemimpinya seperti apa sudah tahu," ujarnya.
Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir
TRIBUNJAKARTA.COM, SERPONG UTARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan sedang mengkaji evaluasi Pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun di Indonesia.
Dilansir dari Tribunnews.com, Tito menyebut ada dampak positif dan negatif dari Pilkada langsung.
Di antara dampak negatif itu adalah biaya politik yang tinggi.
"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya 30 miliar mau jadi bupati. Mana berani dia," ujar Tito usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany memiliki pendapat sendiri.
Airin sudah berpengalaman dalam Pilkada langsung. Ia dua kali memenangkan pesta demokrasi di Tangsel pada 2010 dan 2015.
Menurut ibu dua anak itu, Pilkada masih harus dijalankan secara langsung.
"Kalau saya sih sebetulnya saya sepakat pilkada langsung aja semuanya kalau saya yah," ujar Airin selepas menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Tangerang Selatan (WHTR) di Hotel Marilyn, Serpong Utara, Sabtu (9/11/2019).
Menurutnya, masyarakat sudah cerdas untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.
"Pilkada langsung seperti apa kalau saya melihat masyarakat udah cerdas ya sekarang jadi untuk memilih pemimpinya seperti apa sudah tahu," ujarnya.
Sedangkan terkait biaya politik swbagai pertimbangan, Airin menyerahkannya pada masyarakat.
"Tapi kan masyarakat punya hak. Untuk menentukan pilihan masing masing. Dilihat misalnya biaya politiknya seperti apa," ujarnya.
Menurut ibu dua anak itu, biaya Pilkada bisa lebih murah, pada bagian kampanye dengan berkembangnya teknologi media sosial.
• Kementerian PUPR Buka 1.048 Formasi CPNS 2019: Ini Rincian 18 Jabatan Alokasinya
• Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Ini Pesan untuk Presiden RI
• 20 Ucapan Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu 9 November 2019, Cocok Dibagikan ke Sanak Saudara
Airin mengatakan, jika dulu para calon kepala daerah perlu merogoh kocek dalam untuk muncul di koran atau televisi dengan cara kerja sama.
Hari ini, mereka bisa mengampanyekan diri sendiri melalui media sosial.
"Media sosial itu kan bisa mengurangi pembiayaan kalau kita ingin meningkatkan popularitas," ujarnya.
