Miris Tahu Anggaran Konsultan Revitalisasi Ragunan Rp 75 M, Adik Ahok Bandingkan dengan Era Kakaknya

TRIBUNJAKARTA.COM - Adik mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok, Harry Tjahaja Purnama mengaku miris saat melihat anggaran konsultan untuk merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

Hal tersebut disampaikan Harry Tjahaja Purnama melalui media sosial Instagramnnya, pada Jumat (8/11/2019).

Harry Tjahaja Purnama kemudian membandingkannya dengan era kepemimpinan Ahok.

TONTON JUGA

Mulanya Harry Tjahaja Purnama tampak mengunggah tangkapan layar media online yang memberitakan soal anggaran konsultan revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

"Miris kalau baca Biaya Konsultasi 75M," tulis Harry Tjahaja Purnama dikutip TribunJakarta.com dari Instagram, pada Sabtu (9/11/2019).

Pantaun TribunJakarta.com sebelum dipangkas Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) anggaran konsultan revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan memang sebesar Rp 75 miliar.

• Perselingkuhan Istri & Perwira Polda Bali Terbongkar, Berawal Suami Pulang Kerja Dengar Suara Ini

Komisi D kemudian memangkas anggaran tersebut hingga Rp 55 miliar.

"Kayak kemarin deh, untuk Taman Margasatwa Ragunan, ada jasa konsultan kalau enggak salah sampai Rp 75 miliar, akhirnya berhasil dikurangi jadi Rp 55 miliar. Itu untuk perencanaan keseluruhan, untuk revitalisasi," kata Nova anggota Komisi D, dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com.

Komisi D kemudian sepakat untuk hanya meloloskan anggaran sebesar Rp 4 miliar saja bagi konsultan yang membikin konsep revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan.

• Blak-Blakan Akui Ada Perannya di Balik Prabowo Jadi Menhan, Luhut Pandjaitan: Presiden Tanya Saya

TONTON JUGA

"Akhirnya kita turunkan jadi Rp 4 miliar. Kita sepakati konsultan Rp 4 miliar. Akhirnya 4 miliar untuk perencanaannya saja," kata dia.

"Kita juga dari Komisi D perlu memilah juga. Meskipun di Banggar (Badan Anggaran) dibahas lagi. Itu yang penting-penting, vital-vital, enggak mau sembarangan juga," tutur Wakil Ketua Fraksi Nasdem tersebut.

Harry Tjahaja Purnama kemudian mengatakan saat kepemimpinan Ahok, pemerintah memilih melibatkan para relawan untuk menjadi konsultan dalam merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan.

• Video Kereta Berhenti & Masinis Turun Jajan ke Warung Viral di Medsos, Pihak PT KAI Beri Penjelasan

Ia memang tak menyebut nama Ahok secara tersurat, melainkan dengan panggilan 'pendekar'.

Pantaun TribunJakarta.com di chanel YouTube Ahok, mantan suami Veronica Tan itu dipanggil dengan sebutan 'pendekar'.

"Jaman Pendekar dulu, kita volunteer bantu konsultasi sebagai lulusan, pelaku, pengamat dan praktisi Pariwisata," tulis Harry Tjahaja Purnama.

Tak mengeluarkan uang rakyat, Harry Tjahaja Purnama mengaku saat itu walaupun melibatkan konsultan dari Singapura namun dananya bersumber dari sponsor.

• Keluarga Korban Tewas Tertimpa Atap Sekolah Curhat, Nadiem Makarim Nangis: Saya Akan Evaluasi Ini

"Selain itu juga harus mencari sponsor ...

kan jaman dulu juga sudah ada konsultan dari Singapore Temasek langsung dan itupun tanpa anggaran DKI.. haii yaaa," tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan TribunJakarta.com sudah berupaya mengkonfirmasi Harry Tjahaja Purnama terkait unggahannya tersebut.

Muncul Petisi Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta 2020 

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana membuat petisi di change.org untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Petisi berjudul "PSI Desak Gubernur Anies Transparan Soal Anggaran" itu dibuat pekan lalu.

Hingga Jumat (8/11/2019), pukul 13.00 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 12.920 orang dan terus bertambah.

William menyatakan ingin melibatkan masyarakat untuk mendesak Anies mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.

"Kami mau melibatkan publik dalam mendorong eksekutif agar segera memublikasikan rancangan APBD itu ke website," ujar William saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

• Mantan Staf Ahok Ungkap Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir sebagai Alat Peraga Sekolah

William menyampaikan, warga Jakarta berhak tahu rancangan anggaran yang disusun dan akan digunakan Pemprov DKI. Sebab, anggaran itu berasal dari uang rakyat.

"Ini adalah uang mereka sehingga wajar kalau misalnya ada dorongan publik untuk membuka semua proses penganggaran di website," kata William.

Saat reses pada awal pekan ini, lanjut William, konstituennya juga meminta Pemprov DKI membuka rancangan anggaran DKI diunggah ke situs web APBD.

• ART 6 Kali Curi Emas Majikannya yang Karyawaan BUMN, Dapat Rp 50 Juta Untuk Renovasi Rumah dan Ini

Anggaran William sebelumnya mengungkapkan anggaran-anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan KUA-PPAS 2020.

Ia mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.

William juga mengungkap anggaran tak wajar lainnya, seperti pembelian bolpoin dan komputer.

Aksi William itu membuat rancangan KUA-PPAS menjadi sorotan publik.

Hingga kini, KUA-PPAS 2020 belum juga diunggah dalam situs APBD DKI Jakarta dengan alasan dokumen itu sifatnya belum final.

Padahal, dokumen itu yang sedang dibahas bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.

Anies Baswedan mengaku khawatir jika dokumen itu diunggah dan dilihat publik, justru akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

“Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies.

Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Muncul Petisi Desak Anies Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta 2020"