Breaking News:

UMK Bekasi 2020

APINDO Sebut 70 Persen Perusahaan di Kota Bekasi Bayar Upah Tak Sesuai UMK 2019

APINDO secara tegas selama proses rapat dari awal hingga akhir tidak setuju dengan kenaikan UMK 2020

IST
Ilustrasi UMK 2020 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan, sekitar 70 persen perusahaan di Kota Bekasi yang membayar karyawan tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019.

Hal ini yang mejadi alasan pihaknya menolak kenaikan UMK Kota Bekasi 2020 sebesar 8,51 persen sesuai hasil rapat dewan pengupahan yang berlangsung hari ini, Kamis, (14/11/2019) di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

"Di Kota Bekasi ada 3.000 lebih perusahaan, nah seharusnya 3.000 perusahaan itu melaksanakan UMK 2019 sebesar 4,2 juta sekian tapi ternyata di kota bekasi hanya 30 persen aja yang melaksanakan," kata Nugraha anggota dewan pengupahan dari unsur APINDO.

Data itu didapat dari hasil riset internal yang dilakukan APINDO Kota Bekasi, pada rapat kedua pembahasan kenaikan UMK 2020 yang berlangsung, 4 November 2019, pihaknya meminta dihadirkan pengawas provinsi untuk memaparkan hasil evaluasi pelaksaan UMK 2019 sesuai surat keputusan gubernur.

"Tidak ada dia (pengawas) tidak bisa menyampaikan data, dia tidak menyampaikan data berarti tidak ada pengawasan," tegas dia.

APINDO secara tegas selama proses rapat dari awal hingga akhir tidak setuju dengan kenaikan UMK 2020. Alasannya, pemerintah selama ini tidak pernah melakukan evaluasi terhadap pelaksaan UMK sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat.

"Karena kami tidak setuju dengan UMK 2020, dasarnya karena belum ada hasil evaluasi UMK 2019 di Kota Bekasi," jelasnya

Dewan pengupahan Kota Bekasi telah merampung rapat pembahasan rekomendasi kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen dari yang sebelumnya Rp 4.229.756 menjadi Rp 4.589.000 per bulan.

APINDO selama rapat pembahasan kenaikan UMK sama sekali tidak mengusulkan angka kenaikan UMK 2020. Usulan hanya ada dari unsur serikat pekerja yang mengajukan kenaikan sebesar 15 persen.

Unsur pemerintah yang berada di dewan pengupahanpun mengambil jalan tengah dengan mengusulkan kenaikan UMK sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebesar 8,51 persen.

Keputusan kenaikan UMK 2020 Kota Bekasi berujung voting, dimana tujuh orang anggota dewan pengupahan dari unsur APINDO sama sekali tidak ada satupun yang menggunakan hak suaranya.

Ancol Hadirkan Taman Burung Terbesar di Indonesia pada Tahun 2020, Ini Perkiraan Harga Tiket

Juragan Ayam Geprek Pergoki Istrinya dengan Perwira Polisi Malam-malam: Alasannya Latihan Pramuka

Hasil voting menunjukkan 15 suara setuju kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen, empat suara setuju kenaikan sebesar 15 persen. Sebanyak tiga orang anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah tidak hadir dalam rapat kali ini.

Keputusan hasil rapat dewan pengupahan akan tetap dikirim untuk selanjutnya menjadi rekomendasi Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kenaiakan UMK 2020. SK tersebut paling lambat diputuskan gubernur 21 November 2019 mendatang.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved