Ahok Masuk BUMN

Disinggung soal Status Ahok yang Mantan Napi, Ini Kata Menteri BUMN Erick Thohir

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan akan bergabung masuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Disinggung soal Status Ahok yang Mantan Napi, Ini Kata Menteri BUMN Erick Thohir
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan akan bergabung masuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok santer dikabarkan akan menduduki posisi yang strategis, seperti komisaris atau direksi.

Kabar masuknya Ahok dalam BUMN menyebar setelah mantan gubernur DKI Jakarta ini mendatangi Kementerian BUMN dan bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, pada Rabu (13/11/2019).

ERIK TOHIR DATANG KE ISTANA KEPRESIDENAN---Pengusaha Erick Thohir usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya bersama Wapres Ma'ruf Amin periode tahun 2019-2024.--Warta Kota/henry lopulalan
ERIK TOHIR DATANG KE ISTANA KEPRESIDENAN---Pengusaha Erick Thohir usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan keduanya bersama Wapres Ma'ruf Amin periode tahun 2019-2024.--Warta Kota/henry lopulalan (WARTA KOTA/henry lopulalan)

Banyak tokoh yang mendukung ataupun menolak masuknya Ahok dalam jajaran BUMN.

Pasalnya, status Ahok yang pernah menjadi narapidana dipertanyakan.

Akankah menyalahi aturan atau tidak.

Meski begitu, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak mengurusi status hukum Ahok.

Dilansir Kompas.com, Erick memilih untuk menyerahkan hal tersebut pada para ahli hukum.

"Ya kan sudah ada ahli-ahlinya," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dalam pernyataan selanjutnya, Erick mengatakan pihaknya percaya pada good corporate governance.

Halaman
1234
Editor: Muji Lestari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved