Wakil Ketua DPRD Kritik Pelayanan BPJS Kesehatan, Singgung Kenaikan Iuran

Ia pun menilai, kenaikan iuran BPJS tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kritik Pelayanan BPJS Kesehatan, Singgung Kenaikan Iuran
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Suhaimi saat ditemui di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi memanfaatkan waktu reses untuk bertemu konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Jatinegara, Kramat Jati, dan Duren Sawit.

Dalam reses kali ini, Suhaimi menyoroti pelayanan BPJS yang banyak dikeluhakan oleh warga.

"Itu perlu dikaji ulang, karena kalau maunya membantu masyarakat, tapi masyarakatnya ko mengeluh. Itu berarti tidak sampai ke tujuan," ucapnya, Jumat (15/11/2019).

Ia pun menilai, kenaikan iuran BPJS tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

"Masih banyak masyarakat yang mengeluh pelayanan di RS karena sering ditolak. Maka itu harus dikaji secara menyeluruh terkait dengan besaran pembayaran dan juga pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi.

Tak hanya itu, politisi 57 tahun ini juga menyoroti masalah saluran air dan pelayanan pembuatan KTP.

Untuk masalah saluran air, Suhaimi mengaku, masih banyak menemukan saluran-saluran air yang tersumbat dan belum dikeruk oleh pihak Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur.

Rencana Jalan Margonda Akan Berbayar Tahun 2020, Ini Penjelasan Kadishub

Putaran Arah Depan Kampus IISIP Ditutup Malam Ini, Begini Respon Pengendara

Hal ini pun dicemahkan oleh warga yang mengaku khawatir saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan banjir saat hujan turun.

"Saluran air kan tugasnya SDA, nah masyarakat itu yang dibutuhkan adalah kepastian. Artinya, kepastian terkait pembenahan yang dijanjikan ya harus dikerjakan," kata Suhaimi.

Kemudian, selama bertemu warga Jakarta Timur, ia juga mengaku mendengar banyak keluhan dari masyarakat soal lamanya proses pembuatan KTP.

"Secara umum mereka (baik lurah dan camat) juga mengeluhkan terkendala blangko dari Kemendagri. Sehingga banyak yang enam bulan KTP-nya belum jadi," tuturnya.

"Ini seharusnya enggak terjadi, padahal ini kan Jakarta gitu loh," tambahnya.

Nantinya, tiga temuan yang menjadi konsentrasinya dalam reses kali ini akan disampaikan Suhaimi dalam rapat paripurna agar segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

"Harus ada sinergi antara pusat dan daerah, maka itu kami akan sampaikan secara formal karena hasil reses akan diparipurnakan dan nanti akan dikirim ke instansi terkait," ucap Suhaimi.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved