Warga Terdampak Penggusuran Jalan Agung Perkasa Tolak Tawaran Program Pelatihan dari Pemkot Jakut

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Warga terdampak penggusuran Jalan Agung Perkasa 8 menolak tawaran program pelatihan dari Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Mereka mempunyai alasan tersendiri di balik penolakan terhadap program yang ditawarkan oleh Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara tersebut.

Salah seorang warga terdampak, Nurul Huda (48) mengatakan, dirinya tak berminat dengan pelatihan kerja yang ditawarkan.

Ia meminta pemerintah menyediakan relokasi bagi warga sebelum menyediakan solusi terkait pekerjaan.

"Saya nggak berminat. Maunya ya punya tempat tinggal dulu," kata Nurul saat ditemui TribunJakarta.com, Selasa (19/11/2019).

Warga lainnya, Subaidah (40) mengatakan, pelatihan kerja bukan solusi terbaik baginya.

Sebab, selama ini dirinya sudah mempunyai penghasilan tetap dari lapak rongsokan yang belakangan digusur.

"Pelatihan kerja apa. Paling kayak tata boga doang, itu mah saya udah bisa. Nggak diterima lah tawaran itu," ucap Subaidah.

Subaidah bertahan di lahan Jalan Agung Perkasa 8 sejak hari pertama pembongkaran, Kamis (14/11/2019).

Ia meminta solusi selain daripada pekerjaan, yakni diperbolehkan membangun tempat tinggal dan tempat usaha kembali di lokasi lama.

Subaidah menilai, membuka lapak jual-beli rongsokan di Jalan Agung Perkasa 8 lebih menguntungkan dibanding di lokasi lain.

"Soalnya di sini kan jual rongsokan lebih mudah aksesnya. Langganan lebih banyak, udah pada tahu. Anak juga sekolahnya deket," ucapnya.

Sebelumnya, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara untuk menawarkan program pelatihan keahlian dengan membagikan brosur dan formulir kepada warga terdampak penggusuran Jalan Agung Perkasa 8.

Kepala BPKD Jakarta Utara Siti Nurbaiti mengatakan, program pelatihan ini ditawarkan agar warga terdampak bisa mempunyai keahlian lain.