Aset First Travel Disita Negara, Tengku Zulkarnain Singgung Kondisi Darurat: Kuncinya Ada di Jokowi!

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait kasus aset First Travel yang disita negara.

Aset First Travel Disita Negara, Tengku Zulkarnain Singgung Kondisi Darurat: Kuncinya Ada di Jokowi!
WartaKota
Aset First Travel Disita Negara, Tengku Zulkarnain Singgung Kondisi Darurat: Kuncinya Ada di Jokowi! 

"Yang ada cuma UU yang mengatur haji, bukan umrah. Umrah itu diatur Departemen Agama jadi kalau terjadi seperti ini tak kuat hukumnya."

Tiga bos First Travel usai menyampaikan nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Rabu (16/5/2018)
Tiga bos First Travel usai menyampaikan nota pembelaannya di Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Rabu (16/5/2018) (TribunJakarta/Bima Putra)

"Tetapi sekarang sudah diganti dengan UU terbaru haji dan umrah setelah terjadinya kasus First Travel. Harusnya pemerintah mengatur umrah melalui UU juga bukan dengan Permen saja," ucap Tengku Zulkarnain.

Kemudian, Tengku Zulkarnain menuturkan tak boleh adanya jemaah umrah yang begitu mengantre untuk berangkat.

Pengakuan Satpam Nekat Bakar Diri Tengah Malam, Ada Campur Tangan Pihak Ketiga

Ia bahkan menyoroti mengenai fenomena dana umrah yang telah diminta terlebih dahulu oleh perusahaan.

"Bahaya sekali uangnya sudah ditarik duluan tetapi berangkatnya bisa 20 tahun kemudian, maka dari itu majelis ulama tak mengizinkan. Saya pikir ke depannya Kemenag harus punya pijakan untuk memberhentikannya karena sudah ada UU No 8 Tahun 2019."

Aset First Travel Disita Negara, Tengku Zulkarnain Singgung Kondisi Darurat: Kuncinya Ada di Jokowi!
Aset First Travel Disita Negara, Tengku Zulkarnain Singgung Kondisi Darurat: Kuncinya Ada di Jokowi! (YouTube/Indonesia Lawyers Club)

"Terima kasih kami kepada DPR RI yang telah mensahkan UU mengenai umrah," tegas Tengku Zulkarnain.

Selain itu, Tengku Zulkarnain juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang menuntut pengembalian aset First Travel ke calon jemaah.

"Masalahnya pengadilan tak menjalankan dan merampas untuk negara. Sekarang masalahnya kita minta menurut Pasal 86 UU No 8 Tahun 2019, Pemerintah dapat melaksanakan ibadah umrah jika dalam keadaan luar biasa/darurat."

"Nah saat ini kan kondisi korban First Travel darurat, maka Pemerintah bisa menjalankannya dan kondisi darurat itu ditetapkan oleh Presiden. Untuk itu, ini kuncinya ada di Jokowi," tutur Tengku Zulkarnain.

LINK Download PDF Rincian Formasi CPNS 2019 Pemprov DKI, Pemkot Depok & Bogor, Bisa Diakses Di Sini!

Tengku Zulkarnain menyatakan, Jokowi bisa saja memberikan perintah ke Jaksa Agung berdasarkan UU tersebut agar pemerintah bisa memberangkatkan mereka karena kondisi darurat.

Halaman
123
Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Muji Lestari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved