Rampung Dibahas di Komisi, Rancangan Anggaran DKI 2020 Malah Defisit Rp 10 Triliun

Pasalnya, terjadi selisih anggaran Rp 10 triliun antara rencana kegiatan dan kemampuan keuangan DKI Jakarta.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA/Dokumentasi Sudin Kominfotik Jakarta Utara
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah saat meninjau GOR Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (23/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang sempat menuai polemik akhirnya rampung dibahas di lima komisi DPRD DKI.

Meski demikian, kontroversi calon APBD 2020 DKI Jakarta ini kembali menyeruak ke permukaan.

Pasalnya, terjadi selisih anggaran Rp 10 triliun antara rencana kegiatan dan kemampuan keuangan DKI Jakarta.

"Jadi rencana kegiatan kita di 2020 yang akan datang berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka Rp 97 triliun. Tapi, kemampuan keuangan daerah kita setelah dihitung hanya Rp 87 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kamis (21/11/2019).

"Jadi masih ada selisih Rp 10 triliun," tambahnya menerangkan.

Pemprov DKI Jakarta sendiri, awalnya mengusulkan rancangan KUA-PPAS sebesar Rp 95,9 triliun pada Juli 2019 lalu.

Kemudian, rancangan tersebut kembali direvisi setelah adanya penyesuaian terhadap penurunan target SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan penerimaan pendapatan dari pajak daerah.

Revisi rancamgan KUA-PPAS yang diajukan pun sebesar Rp 89,4 triliun atau lebih rendah sekira Rp 6,5 triliun.

Namun, saat pembahasan dengan lima komisi di DPRD DKI, rancangan KUA-PPAS kembali mengalami pembengkakan hingga Rp 97 triliun.

Sekda Saefullah menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan membengkaknya rancangan KUA-PPAS ini, seperti kenaikan iurang BPJS dan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2020 mendatang.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan anggaran Rp 1,4 triliun untuk menyubsidi premi 5,1 juta warga Jakarta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Kemudian, akibat kenaikan iuran BPJS pada 2020 mendatang, Pemprov DKI terpaksa kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,16 triliun.

Ini berarti, total anggaran PBI BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang mencapai Rp 2,5 triliun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved