Breaking News:

Soal Regulasi Skuter Listrik, Ini Dua Hal yang Wajib Dipatuhi Operator

operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo (kanan) dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf (kiri), saat konferensi pers di area FX Sudirman, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pihaknya sedang membuat aturan atau regulasi terkait skuter listrik.

Sambil menunggu regulasi ini dibuat, sambungnya, ada dua hal yang wajib dipatuhi oleh operator skuter listrik. Dalam hal ini adalah GrabWheels.

Pertama, kata Syafrin, operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan.

Kedua, lanjutnya, skuter listrik dilarang beroperasional di jalan raya.

"Untuk operasional di jalan raya, itu tidak diperbolehkan," kata Syafrin, saat konferensi pers di area FX Sudirman, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Menyoal regulasi skuter listrik, lanjutnya, pihak Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya.

LGBT Tidak Boleh Daftar CPNS di Kejaksaan Agung

Beredar Foto Puput Gendong Bayi, Mantan Staf Ahok Beri Klarifikasi

"Kami sudah sepakat dengan Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa sambil menunggu terbitnya regulasi, ada beberapa hal yang harus ditaati oleh operator e-skuter," ujar Syafrin.

Menurut Sayfrin, keberadaan skuter listrik saat ini sangat membahayakan bagi pengguna atau pengguna jalan lainnya.

"Oleh sebab itu, sambil menunggu regulasi, ini yang kita sepakati untuk dijalankan," ucap Syafrin.

Pada kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, mengatakan skuter listrik boleh beroperasi, misalnya, di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.

"Jadi, hanya di kawasan tertentu dan sudah mendapat izin dari yang punya kawasan. Salah satu contoh misalnya kawasan GBK, mungkin di mal, bandara, atau di tempat lain yang tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lain," ucap Yusuf.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved