Rizieq Shihab kepada Reuni 212: Pemerintah Indonesia yang Menggelar Sinetron Pengasingan Ini

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, menyampaikan keterangan resmi terkait pencekalan dirinya dari Arab Saudi.

Hal ini disampaikan langsung kepada jemaah reuni mujahid 212 di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019) pagi.

Kata Rizieq Shihab, pemerintah Indonesia seolah sedang menayangkan sinetron dirinya yang dicekal.

"Jangan tanyakan ke pemerinah Saudi, PA 212 atau pun GNPF, tapi tanya ke otoritas (pemerintah Indonesia yang menggelar sinetron pengasingan ini) dengan kemasan pencekalan," ujar Rizieq, sapaannya.

Rizieq menyatakan, dirinya juga tak dapat menerima tuduhan bahwa enggan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.

"Saya sampaikan secara langsung di sini bahwa pada saat terjadi pencekalan, pihak yang pertama kali saya beritahukan adalah pihak RI," ujarnya.

Lebih lanjut, Rizieq menyatakan Duta besar (Dubes) Arab Saudi mengutus seorang Badan Intelijen Negara (BIN) ke tempat tinggalnya di Makkah.

"Ketua pos BIN di Riyadh (nama kota di Arab Saudi) ke rumah saya di Makkah untuk meminta keterangan dan berkas keimigrasian, dalam bentuk fotokopi paspor, visa, dan lain-lain," katanya.

"Itu sudah saya berikan, bahkan dari hape milik orang BIN dan utusan KBRI itu saya juga bicara dengan pak Dubes," dia menambahkan.

• Update Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Baru Bekasi, Telur Ayam Negeri Terus Merangkak Naik

• Ini Lokasi Pelayanan SIM Keliling dan Samsat Keliling di Jakarta, Hari Senin (2/12/2019)

• Mimpikan Ibu Ani & SBY Tengah Bersiap Pergi, Istri Edhie Baskoro Nangis Beberkan Pesan Mertua

Karena itu, Rizieq mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan keberadaannya di Makkah.

"Apakah ini bukan laporan namanya? Karenanya, saya kaget dan terkejut bahwa dibilang saya tak pernah lapor dan beliau tak tahu tentang saya," ucap Rizieq.

"Terkejutnya lagi, penyakit kebohongan ini juga disampaikan pemerintah pusat dari Kemenlu, sampai Kemenko Polhukam, innalilahi rajiun. Jadi, setop kebohongan," sambungnya.