Anggaran Dipangkas, Pemprov DKI Kurangi Pembangunan Unit Rumah DP Rp 0

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Kelik Indriyanto mengatakan, hal itu merupakan bentuk penyesuaian anggaran.

Anggaran Dipangkas, Pemprov DKI Kurangi Pembangunan Unit Rumah DP Rp 0
TribunJakarta.com/Pebby Adhe Liana
Menara Samawa, atau Rumah DP 0 Rupiah program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mulai dihuni oleh beberapa penghuni yang lolos seleksi, Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semasa kampanye dulu, yaitu rumah DP Rp 0 terkena imbas pemangkasan anggaran.

Hal ini pun menyebabkan target unit rumah yang akan dibangun pada 2020 mendatang dikurangi.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Kelik Indriyanto mengatakan, hal itu merupakan bentuk penyesuaian anggaran.

"Program tetap jalan dengan target 1.200 unit di 2020 meski anggarannya dipotong. Kita ingin memenuhi kebutuhan hunian warga," ucapnya, Rabu (4/12/2019).

Sebelum anggaran dipangkas, Pemprov DKI menargetkan membangun 2.500 unit hunian DP nol rupiah dengan biaya yang dianggarkan mencapai Rp 2 triliun.

"Target kami awalnya 2.500 unit dengan total anggatan Rp 2 triliun," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Meski demikian, Kelik berharap, DPRD DKI menambah anggaran tersebut sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diketuk oleh anggota dewan.

Pasalnya, program hunian DP nol rupiah sendiri merupakan kebijakan prilritas Pemprov DKI.

Persija Tak Terkalahkan 6 Pertandingan, Edson Tavares Pede saat Hadapi Bhayangkara FC

"Ya masih berharap kalau bisa ditambah lagi, sesuai target awal kalau bisa," tuturnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran pemberian pinjaman daerah atau subsidi untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) menjadi Rp 500 miliar.

Padahal, Pemprov DKI awalnya mengusulkan mata anggaran sebesar Rp 2 triliun dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Angka ini kemudian kembali turun menjadi Rp 1 triliun saat pembahasan KUA-PPAS 2020 di masing-masing komisi DPRD DKI Jakarta.

"Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp 2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1 triliun dan akhirnya disepakati Rp 500 miliar," ucap Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono, Kamis (28/11/2019).

Anggaran ini digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program hunian DP nol rupiah.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved