PKS Minta Pemprov DKI Transparan soal Retribusi Parkir Kendaraan di Jalanan

Politikus PKS, Mohammad Arifin, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta transparan soal retribusi parkir kendaraan di jalan ibu kota.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Trotoar di sepanjang Jalan Kiai Haji (KH) Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, menjadi lapak parkir kendaraan, pada sekira pukul 09.40 WIB, Rabu (30/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Majelis Pertimbangan Fraksi PKS DKI Jakarta, Mohammad Arifin, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta transparan soal retribusi parkir kendaraan di jalan ibu kota.

"Retribusi parkir ini lebih transparan dan masuk ke kas daerah sesuai dengan transaksi yang berlangsung," ucap Arifin, pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Di sisi lain, Arifin mengatakan Pemprov DKI sebaiknya mampu mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir kendaraan di jalan.

Sebab, menurutnya, potensi dari retribusi parkir kendaraan di kawasan Jakarta sangat besar.

Kendati begitu, kata dia, penerimaan retribusi parkir Pemprov DKI Jakarta saat ini masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki.

"Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta, dalam rangka meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir," ujarnya.

PKS Kritik Pemprov DKI soal Rencana Formula E Tahun Depan

2016/2017 FIA Formula E Championship in Monte-Carlo, Monaco, Saturday (13/5/2017). Sebastien Buemi (SUI), Renault e.Dams, Spark-Renault, Renault Z.E 16.
2016/2017 FIA Formula E Championship in Monte-Carlo, Monaco, Saturday (13/5/2017). Sebastien Buemi (SUI), Renault e.Dams, Spark-Renault, Renault Z.E 16. (Sam Bloxham/LAT/Formula E)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta ihwal anggaran Formula E.

Menurutnya, anggaran Formula E tahun 2020 mendatang ini tidak jelas dan rinci.

"Fraksi PKS meminta dilakukan evaluasi lagi terhadap alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E yang sangat besar. Namun tidak cukup rinci dan jelas," ucap Arifin, pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Lebih lanjut, dia mengatakan pihak swasta sebaiknya dilibatkan perihal rencana kegiatan Formula E tahun depan.

Tujuannya, lanjut dia, agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Bagaimanapun anggaran tetap perlu diprioritaskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat langsung," ucapnya.

Kisah Puji, Pembuat Bakso Bentuk Love Demi Gaet Pengunjung di Tengah Persaingan Ketat Usahanya

Ojek Pangkalan Ini Berhasil Lolos Saat Ditodong Begal Menggunakan Senpi: Sikut Hantam Perut Pelaku

Kendati begitu, lanjutnya, pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung adanya Formula E.

Sebab, menurut dia, kegiatan tersebut dinilai mampu menggerakan perekonomian di Jakarta.

"Fraksi PKS mendukung penyelenggaraan Formula E yang akan diadakan tahun depan untuk mendorong pariwisata," ucapnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved