Tuai Polemik, 3 Fraksi DPRD DKI Jakarta Tolak Anggaran TGUPP yang Dipilih Langsung Anies Baswedan
Tiga fraksi DPRD DKI Jakarta tolak usulan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang nilainya mencapai Rp 19,9 miliar.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Suharno
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Usulan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang nilainya mencapai Rp 19,9 miliar sempat menuai pro dan kontra di kalangan anggota dewan.
Pasalnya, fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja dari tim yang anggotanya dipilih langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020, tercatat ada tiga fraksi yang menyoroti anggaran TGUPP ini.
• Masa Jabatannya Berakhir, Mantan Rektor UI Berharap Kasus Kematian Akseyna Segera Tuntas
Ketiganya ialah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Golkar, dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi PDIP yang diwakili oleh Jhonny Simanjutak meminta anggaran TGUPP dihapuskan dalam APBD DKI Jakarta.
"Kami meminta agar (anggaran) TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," ucapnya membacakan pandangan fraksi PDIP, Rabu (4/12/2019).
Hal ini pun diamini oleh anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo yang juga mempertanyakan kinerja TGUPP.
Menurutnya, jika anggaran TGUPP dibebabkan kepada APBD, maka harus ada laporan terkait kinerja TGUPP selama menerima gaji dari uang rakyat.
"DPRD belum mendapat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan hasil kerja TGUPP. Padahal, gaji TGUPP dibebankan kepada APBD yang notabene harus ada pencatatan administrasi secara jelas," ujarnya.
"Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai anggaran THUPP perlu dihapus atau dikurangi," tambahnya menjelaskan.
Senada dengan PDIP dan PSI, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta pun meminta Gubernur Anies Baswedan melalukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP.
"Menurut hemat kami (jumlah anggota TGUPP) terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI," kata anggota Fraksi Golkar Judistira.
Sementara itu, tujuh fraksi lainnya di DPRD DKI, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKB-PPP tidak menyinggung anggaran TGUPP dalam penyampaian pandangan mereka. (*)
