Dituding Selundupkan Anggaran Lewat BUMD, Anies Baswedan Bandingkan dengan Era Ahok

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, PULO GADUNG - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan angkat bicara soal tudingan Fraksi PDIP yang menyebut Pemprov menyelundupkan anggaran lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dimana semasa kepemimpinannya, Gubernur Anies Baswedan kerap menyerahkan proyek besar pembangunan kepada BUMD dibandingkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Orang nomor satu di DKI ini pun kemudian membandingkannya dengan era kepeminpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"Suruh mereka lihat sejarah pembangunan di Jakarta, seperti mereka tidak tahu saja sejarah," ucapnya, Sabtu (7/12/2019).

Adapun semasa kepeminpinan Ahok, Pemprov DKI juga menyerahkan proyek pembangunan Waduk Ria Rio dan Pluit kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Bahkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, PDIP tidak mungkin tak mengetahui praktek pelimpahan proyek ke BUMD yang telah terjadi sejak dulu.

Untuk itu, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait tudingan yang dilontarkan oleh partai berlambang banteng tersebut.

"Saya tidak usah tanggapi itu," ujarnya di kompleks Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Tak hanya Anies, Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto pun mengaku siap diaudit oleh DPRD DKI Jakarta.

"Silakan diawasi saja kami dan silakan dibuktikan. Saya ada building information modern, kalau mau audit, silakan," ucapnya, Jumat (6/12/2019).

Lebih lanjut, Dwi mengatakan pihaknya selalu melaporkan kinerja yang dikerjakan kepada DPRD DKI.

• Tewas Terlindas Truk di Muara Baru, Siswi SMA Ini Baru Saja Antar Ibunya

• Jeritan Suami Lihat Istri Gantung Diri di Jambi, Dugaan Konflik Rumah Tangga Hingga Singgung Pelakor

Terlebih, Dwi menyebut kerap mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI guna berkunjung ke proyek yang pihaknya garap.

"Siapa bilang DPRD tidak saya presentasikan? Pengawasan raker juga saya presentasikan," ujarnya.

Itu sebabnya, Dwi meminta DPRD DKI mengaudit pihaknya.

"Fungsinya DPRD kan memang pengawasan. Ini uang rakyat, wajib diaudit. (Jakpro siap diaudit)," ucap Dwi.