Uji Materi Soal Perpres Integrasi Jamkesda ke BPJS Juga Bakal dilayangkan Wali Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menunjuk Tim Advokat Patriot untuk melakukan upaya hukum melalui uji materi soal peraturan BPJS.

Uji Materi Soal Perpres Integrasi Jamkesda ke BPJS Juga Bakal dilayangkan Wali Kota Bekasi
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Hadi Sunaryo anggota Tim Advokat Patriot yang ditunjuk Wali Kota Bekasi untuk melakukan uji materi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menunjuk Tim Advokat Patriot untuk melakukan upaya hukum melalui uji materi soal peraturan BPJS.

Hal ini dilakukan setelah kebijakan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) milik Pemkot Bekasi dipandang tumpang tindih dengan peraturan BPJS dari Pemerintah Pusat.

Anggota Tim Advokat Patriot, Hadi Sunaryo mengatakan, terdapat dua gugatan uji materi yang akan ditangani timnya.

Wali Kota Bekasi Pastikan Pekan Depan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Pertama kata dia, uji materi atau yudicial review tentang undang-undang BPJS. Salah satu pasal yang menjadi fokus uji materi soal kedudukan BPJS sebagai badan nirlaba.

"Ini dikaitkan dengan undang-undang dasar seperti yang disampaikan tadi BPJS Kesehatan itu kan sifatnya nirlaba atau gotong royong tentunya kalau nirlaba tidak memungut adanya keuntungan," kata Hadi di Kantor Wali Kota Bekasi, Senin, (9/12/2019).

"Tapi coba baca pasal 17-nya itu sangat jelas bahwa kalau kita tidak bisa bayar BPJS Ada sanksi administrasi kemudian ada denda, denda ini yang parah karena adanya artinya memperoleh keuntungan," tambahnya.

Uji materi undang-undang BPJS ini akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Advokat Patriot mengaku segera mendaftarkan permohonan uji materi pekan depan.

Uji materi kedua yang juga akan dilakukan yaitu, terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang integrasi Jamkesda ke BPJS. Uji Materi Perpres akan dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan hasil kajian bersama tim advokat dan Wali Kota Bekasi, Perpres tersebut dipandang berbenturan dengan undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah.
.
Pada pasal 12 disebutkan, hal-hal yang menjadi urusan wajib Pemeritnah Daerah salah satunya tentang kesehatan.

"Artinya Perpres di sini acuannya adalah UU kesehatan tapi dia berbenturan dengan UU otonomi daerah, nah itukan enggak boleh," jelas dia. (*)

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved