Wali Kota Bekasi Pastikan Pekan Depan Layangkan Uji Materi UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan, rencana uji materi atau judicial review undang-undang (UU) BPJS dilayangkan paling lambat pekan depan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rahmat saat dijumpai di Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, mengaku sudah menggelar rapat bersama sejumlah tokoh dan menunjukkan satu tim advokasi.

"Lebih cepat lebih bagus, (pengajuan) oleh Tim Advokasi Patriot dari Kota Bekasi, diserahkan kepada yang bersangkutan (tim advokat) untuk melakukan amanat ini," kata Rahmat.

Dia menjelaskan, UU BPJS yang mau diuji materi adalah tentang sistem jaminan kesehatan dan peraturan presiden (perpres) yang meyertainya.

Padahal kata dia, ada kesanggupan dari daerah untuk melaksanakan jaminan kesehatan untuk warganya seperti Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) milik Pemkot Bekasi.

"Kita uji materi bukan pada badannya (BPJS) tetapi pada sistem pelayanan kesehatannya," jelas dia.

Sementara itu, Anggota Tim Advokat Patriot yang ditunjuk Wali Kota Bekasi, Hadi Sunaryo, mengatakan, ada sebanyak 7 ahli hukum yang tergabung dalam tim untuk yudicial review.

"Kalau anggota kami ada 100 orang tapi yang akan melakukan yudicial review ada 7 orang mengatasnamakan warga Kota Bekasi," kata Hadi.

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan segala keperluan untuk mendaftarkan berkas yudicial review ini ke MK.

"Kita sudah siapkan, kita sudah palajari juga dan pekan depan sudah dilayangkan," ujarnya.

Ketika ditanya soal peluang, Tim Advokat Patriot mengaku cukup yakin. Sebab, materi yang akan diuji matrikan lebih fokus pada sistem pelayanan kesehatan BPJS.

"Kalau kami katakanlah kita bicara kemungkinan kita tidak pernah menjanjikan kemungkinan untuk menang juga tidak pernah menjanjikan untuk kalah," tegas dia.

"Artinya selama bukti-bukti itu dan kami selama anggap kajian kami terhadap UU itu ya keyakinan kami," tandasnya. (*)