Gelar Unjuk Rasa Depan Kantor Pemkot Bekasi, Mahasiswa Bawa 'Pocong' Sebagai Simbol Penegakkan HAM

Nina Karenina, kordinator aksi mengatakan, unjuk rasa kali ini digelar dalam rangka Hari HAM Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Desember 2019

Gelar Unjuk Rasa Depan Kantor Pemkot Bekasi, Mahasiswa Bawa 'Pocong' Sebagai Simbol Penegakkan HAM
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Aksi unjuk rasa mahasiwa di depan kantor Pemkot Bekasi dengan menunjukkan aksi teatrikal pocong, Selasa, (10/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Sejumlah mahasiwa dari Universitas Mitra Karya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa, (10/12/2019).

Dalam aksinya, mahasiswa membawa serta sosok 'Pocong' sebagai simbol penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Bekasi yang diapandang sudah mati.

Mereka kemudian menggelar teatrikal berasama simbol 'Pocong' yang dibaringkan di depan pintu gerbang kantor Pemkot Bekasi. Pada badan pocong tersebut, terdapat tulisan 'Tegakkan HAM'.

Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII Kota Bekasi ini juga membawa poster dan menyuarakan aspirasi melalui puisi.

Nina Karenina, kordinator aksi mengatakan, unjuk rasa kali ini digelar dalam rangka Hari HAM Internasional yang jatuh pada hari ini, 10 Desember 2019.

"Hari ini hari HAM sedunia, banyak isu yang kita bawa mulai dari kekerasan terhadap anak, perempuan, pelecehan seksual, penggusuran, isu tentang pendidikan, kasus bullying," kata Nina saat diwawancara disela aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa kali ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar peka terhadap perlindungan HAM warga Kota Bekasi.

Terutama kata dia, perlindungan terhadap kaum perempuan. Pada aksi kali ini, sejumlah mahasiswa menjadi barisan terdepan untuk menyuarakan aspirasinya.

"Perempuan itu sejajar perempuan punya suara suara yang harus di dengar bahwa suara suara perempuan adalah suara perubahan," tegas dia.

DPRD Batasi Jumlah TGUPP, Gubernur Anies: Saya Enggak Mau Berdebat

Persija Jakarta Mendapat Sanksi Lagi Setelah Aksi Jakmania di Malang, Akankah Ada Sanksi Lainnya?

Aksi unjuk rasa ini berujung damai, meski personel kepolisian dan Pol PP mengawal ketat jalannya aksi.

Massa aksi mengakhiri unjuk rasa dengan memberikan sertifikat sebagai sindirian ke Pemkot Bekasi yang dianggap telah melanggar HAM.

Sertifikat tersebut diterima langsung perwakilan dari pemerintah yang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawati.

Usai pemberian sertifkat itu, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke kampus mereka.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved