Jokowi Minta Normalisasi Dilanjutkan, Gubernur DKI Anies Baswedan: Itu Programnya Pak Menteri

TRIBUNJAKARTA.COM - Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan normalisasi seluruh sungai yang ada di Ibu Kota.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memanggil Anies Baswedan dan sejumlah kepala daerah lain di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

"Perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Bovart, dan 14 sungai lainnya," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat.

"Ini semuanya saya kira perlu dilakukan pernormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Terlihat Jokowi khususnya menyorot sodetan Sungai Ciliwung yang mengarah ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Ia meminta pekerjaan ini segera dirampungkan, termasuk terkait masalah pembebasan lahan yang menjadi hambatan selama ini.

"Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan," kata Jokowi.

"Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," sambungnya.

"Dan juga pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai, yang ada di Jakarta," ucap Jokowi.

• VIDEO Gol Toni Kroos Buat Pelatih Valencia Garuk Kepala, Real Madrid ke Final Piala Super Spanyol

• Persija Jakarta Bersaing dengan Klub Eropa hingga Vietnam Untuk Dapatkan Top Skor SEA Games 2019

• Hakim PN Medan Jamaludin Dibunuh saat Tidur di Samping Anaknya, Sang Istri Ikut Bantu Pelaku

• Setelah Serang Pangkalan Militer Amerika Serikat di Irak, Iran Ingatkan Arab Saudi dan Israel

Selain Anies Baswedan, hadir juga Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bupati Bogor Ade Yasin.

Jokowi meminta para kepala daerah tersebut bekerja sama dalam menangani masalah banjir yang melanda wilayah mereka.

Adapun dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Anies: Itu Tugas Menteri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai di Ibu Kota.

Anies menyebut, normalisasi dan naturalisasi sungai di seluruh Jakarta merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu, ia meminta wartawan bertanya mengenai target waktu normalisasi sungai tersebut kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Nanti sama Pak Menteri. Itu programnya program Pak Menteri," kata Anies setelah rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2020) petang.

Anies juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada penanganan korban banjir.

Sementara itu, normalisasi dan naturalisasi sungai merupakan proyek jangka panjang yang perlu dilakukan bersama-sama Kementerian PUPR.

"Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," kata Anies.

"Pelebaran sungai itu kita cuma bicara di hilir," sambungnya.

Mau Normalisasi atau Naturalisasi yang Penting Dikerjakan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai konsep normalisasi maupun naturalisasi sungai pada intinya sama saja.

Menurut Basuki, yang terpenting dari hal itu ialah eksekusinya sehingga benar-benar bisa mencegah terjadinya banjir di Jakarta.

"Yang penting itu buat saya mau naturalisasi mau normalisasi, dikerjakan, gitu. Jangan enggak dikerjakan," ujar Basuki usai rapat terbatas mengenai penanganan banjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam program naturalisasi sungai.

Sebab, keduanya sama-sama membutuhkan pelebaran sungai untuk menampung debit air saat hujan.

Dengan demikian, Kementerian PUPR akan membantu mengerjakan konstruksi dan teknis pelebarannya, sementara Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan pembebasan lahannya.

Jika keduanya dikerjakan, Basuki optimistis Jakarta bisa mengantisipasi datangnya banjir besar karena air hujan di Jakarta dan kiriman dari Bogor bisa tertampung dan teralirkan ke laut.

"Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," ucap Basuki.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, penggabungan konsep normalisasi dan naturalisasi dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Banyak kota di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat yang memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi dengan serasi dalam penataan sungainya,” kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat.

Dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai.

Namun, program itu terhenti sejak 2017.

Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022. (Kompas.com)