Sebut Belum Punya Konsep Jelas Atasi Banjir, DPRD Kritik Pemprov DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DRPD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Jupiter mengkritik Pemprov DKI yang disebutnya belum memiliki konsep yang jelas dalam menanggulangi banjir di wilayahnya.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan DPRD DKI Jakarta mewacanakan membentuk panitia khusus (Pansus) penanggulangan banjir.

"Kami melihat belum ada konsep dalam penanganan dan penanggulangan banjir selama ini," ucapnya, Jumat (10/1/2020).

Ketidakjelasakan konsep penanganan dan penanggulangan banjir ini jugalah yang disebutnya menjadi penyebab bencana banjir kerap terjadi setiap tahunnya saat musin hujan tiba.

"Kejadian ini berulang terus menerus. Setiap memasuki musim hujan, dari zaman ke zaman dampak kerugian yang sangat besar untuk ekonomi di Jakarta," ujarnya.

Untuk itu, Pansus ini pun dibentuk untuk membantu Pemprov DKI dalam mencari konsep yang tepat untuk menanggulangi bencana yang banyak menimbulkan kerugian bagi warga Jakarta ini.

"Ini demi menyelamatkan warga Jakarta yang kerugiannya tiap tahun kurang lebih Rp 2 triliun. Dari pada rugi Rp 2 triliun mending uangnya buat benahi kali," kata Jupiter.

"Ini yang kurang di pemerintahan sekarang. Ini yang belum ada keseriusan dan lagi-lagi rakyat yang jadi korban," tambahnya menjelaskan.

Ia pun menyebut, bila Pansus ini benar-benar terbentuk, Pemprov DKI Jakarta yang nanti akan mendapatkan keuntungan dari kinerjanya.

Pasalnya, Pansus ini sendiri dibentuk untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menemukan formula yang tepat untuk mengatasi banjir yang ditargetkan rampung pada 2022 mendatang.

"Kalau 2022 selesai maka yang untung itu Gubernur Anies Basweda karena diakhir kepengurusan dia banjir selesai," ujarnya.

Bentuk Pansus Banjir hingga studi banding ke Eropa

Sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRD DKI Jakarta hari ini kembali bertemu untuk membahas pembentukan panita khusus (Pansus) untuk menanggulangi banjir di ibu kota.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter memastikan, tujuh dari delapan fraksi telah menyepakati pembentukan Pansus penanggulang banjir.

"Pansus banjir adalah bukti konkret keberpihakan dewan terhadap rakyat Jakarta," ucapnya, Jumat (10/1/2020).

Nantinya, Pansus ini akan bekerja bersama dengan Pemprov DKI dalam menanggulangi banjir yang kerap terjadi di Jakarta saat musim hujan tiba.

Ia menambahkan, Pansus ini juga nantinya diharapkan mampu menjembatani Pemprov DKI dan pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung.

"Ini adalah perjuangan suci dan mulia untuk bantu Pemprov DKI dan gubernur, serta menyelamatkan rakyat Jakarta agar tidak kembali tertimpa musibah," ujarnya.

Dikatakan Jupiter, Pansus ini siap bekerja, turun langsung ke masyarakat untuk memastikan penanggulangan banjir dapat berjalan maksimal.

"Setelah kami sidak pompa, gabungan tujuh fraksi. Pulang dari situ kami langsung konpers resmi bersama ketua-ketua fraksi," kata Jupiter.

Tak hanya itu, Jupiter menyebut, Pansus ini siap berguru hingga ke Eropa untuk mempelajari sistem penanganan banjir.

"Salah satu fungsi Pansus ini juga menggandeng dan berdikusi dengan tim ahli. Bahkan, kalau perlu kami juga studi banding ke Jepang atau ke Belanda yang memang terbukti bisa mengendalikan banjir," tuturnya.

Ingin ungkap penyebab banjir Jakarta

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkap wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) Banjir.

Adapun tugas dan tujuan Pansus Banjir ini ialah untuk mencari kebenaran soal penyebab banjir yang menerjang ibu kota di awal tahun 2020 ini.

Hal ini ia ungkapkan saat meninjau beberapa lokasi terdampak banjir di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat siang tadi.

"Kalau perlu kita bikin Pansus Banjir demi mencari kebenaran dan fakta di lapangan apa penyebab sebenarnya banjir ini dan siapa yang harus bertanggung jawab secara keseluruhan," ucapnya, Selasa (7/1/2020).

Ia pun menyebut, DPRD DKI siap mengawal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya dalam mengatasi banjir yang menerjang sebagian besar wilayah ibu kota.

"Percayakan kami yang hari ini meluangkan waktu ke sini. Kami akan serius mengawal ini sampai kapan pun, sampai kita mendapat solusi permalasahan yang tepat," ujarnya.

Hal ini pun diamini oleh Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Wa Ode Herlina yang menyebut, harus ada standar opersional prosedur (SOP) yang tepat dalam menangani kasus banjir, baik itu sebelum maupun sesudahnya.

"SOP penanggulangan itu harus ada tindakan yang segera direalisasikan. Seperti sampah yang memang harus segera diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta blusukan ke lokasi terdampak banjir di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Semanan, Jakarta Barat.

Mereka datang memberikan bantuan kepada korban banjir sekaligus mendengar keluh-kesah dari warga Jakarta yang terdampak bencana tersebut.

Ketua Fraksi NasDem Wibi Andriano menyebut, blusukan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian DPRD DKI sebagai mitra kerja dari Pemprov DKI terhadap penderitaan warga ibu kota yang tedampak banjir.

"Kami turun untuk membuktikan kepada masyarakat, ini yang harus dilakukan oleh seorang anggota DPRD. Melibat langsung permasalahan yang ada," ucapnya, Selasa (7/1/2020).

Selain memberi bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir, para anggota DPRD DKI juga mengunjungi keluarga korban tewas akibat tersengat listrik saat banjir melanda kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Tak hanya memberi santuan, para anggota DPRD DKI ini juga meminta maaf lantaran peristiwa banjir yang melanda Jakarta sejak 1 Januari lalu menewaskan sanak keluarganya.

"Kami ingin mendengarkan dan meminta permohonan maaf yang sebesar-besar atas nama Pemprov DKI atas musibah ini," tuturnya.