Soal PT Moda Transportasi Integrasi Jabodetabek, Dirut MRT Jakarta: 51 Persen Kam, 49 Persen KAI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT KAI mendirikan PT Moda Transportasi Integrasi Jabodetabek.

Hal ini dilakukan guna sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo perihal pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi.

Menurut Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar, menyebut pembagian antara pihak MRT dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Ini pembagian sahamnya 51 persen untuk MRT Jakarta sebagai representasi dari Pemprov DKI dan 49 persen sahamnya dimiliki oleh PT KAI," ujar William, saat diwawancarai Wartawan, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Lebih lanjut, dia menjelaskan proyek pembangunan yang akan disegerakan yakni mengintegrasikan empat stasiun.

Di antaranya stasiun Tanah Abang, Sudirman, Senen, dan Juanda.

"Dalam waktu enam bulan ini, kami akan melakukan tiga studi pengelolaan terintegrasi, TOD (transit oriented development), dan pengembangan jaringan," jelas William.

Kemudian, pada akhir 2020 ini PT Moda Transportasi Integrasi Jabodetabek mulai melakukan pekerjaan menyoal pengintegrasian tiap stasiun tersebut.

"Kira-kira itu yang akan kami lakukan pada akhir 2020," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Kereta Api Indonesia menandatangani (Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia).

Penandatanganan kerja sama ini bertempat di kantor Kementerian Badan Udaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Penandatanganan dilakukan langsung Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro.

Mereka disaksikan langsung Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

"Perjanjian ini sebagai langkah kongkret pascapenandatanganan Head of Agreement (HoA) yang telah dilakukan sebelumnya pada Senin, 9 Desember 2019 lalu," William menuturkan.