BKPP Pastikan ASN KPU Tangsel yang Terbukti KDRT Bukan Perbantuan Pemkot

Apendi menjelaskan, bahwa ASN yang bertugas di KPU ada yang organik dari KPU pusat ataupun berbantuan dari Pemkot Tangsel.

BKPP Pastikan ASN KPU Tangsel yang Terbukti KDRT Bukan Perbantuan Pemkot
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangerang Selatan Apendi, di Kantor Pemkot Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Senin (13/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tangerang Selatan (Tangsel), Apendi, menegaskan bahwa NR, terdakwa kasus kekerasan seksual KDRT yang divonis 1,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tangerang, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kota (Pemkot) Tangsel.

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, NR merupakan ASN yang bertugas di KPU Tangsel pada bagian teknis dan kehumasan.

Ditemui di Kantor Pemkot Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Senin (13/1/2020), Apendi menjelaskan, bahwa ASN yang bertugas di KPU ada yang organik dari KPU pusat ataupun berbantuan dari Pemkot Tangsel.

"Ada PNS yang organik, ada PNS yang dari kita Tangsel, yang diperbantukan di sana," papar Apendi.

Apendi yang mengaku baru mengetahui kasus tersebut, mengatakan, langsung mengonfirmasi ke pihak KPU Tangsel.

"Saya kan baru tahu, enggak ada informasi, tidak ada laporan dari KPU kepada kita. Baru kemarin Sabtu, saya ke KPU, bahwa yang bersangkutan adalah ASN, tapi bukan ASN dari kota Tangsel. Ini adalah tanggung jawab KPU RI," ujarnya.

Apendi menyayangkan ASN bisa melakukan perbuatan asusila seperti itu, terlebih dalam rumah tangga. Baginya, kekerasan, tidak bisa dibenarkan siapapun pelakunya.

"Saya juga menyayangkan, sebenarnya kekerasan bukan hanya ASN, tapi siapapun warga negara tidak boleh, kan ada Undang-undang KDRT, ada juga Undang-undang perlindungan anak, nah itu dijaga," jelasnya.

Apendi mengatakan, jika kasus serupa terjadi pada anak buahnya, ia langsung tegas akan memprosesnya secara disiplin kepegawaian.

"Kalau itu ada di kami, kami akan tindak lanjuti. Siapapun ASN KDRT harus ditindak, ada Undang-undangnya termasuk juga kekerasan terhadap anak juga ada," tegasnya.

Selama ini, ia selalu memberikan imbauan dan edukasi terhadap ASN yang berada di lingkup Pemkot Tangsel.

Menurutnya, pembinaan agar selalu menjaga etika dan sikap sangat penting sebagai pelayan masyarakat.

"Makanya saya di BKPP selalu memberikan edukasi, revolusi mental salah satunya itu, lewat siraman rohani, kan pada akhirnya itu semuanya dari hati," ujarnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved