Massa Penentang dan Pendukung Anies Demo

Tanggapi Aksi Demo, Wakil Ketua DPRD Nilai Banjir Jakarta Lemahnya Koordinasi Pemerintah Pusat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi buka suara soal aksi demo pro dan kontra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tanggapi Aksi Demo, Wakil Ketua DPRD Nilai Banjir Jakarta Lemahnya Koordinasi Pemerintah Pusat
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Massa aksi kontra Anies yang menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi buka suara soal aksi demo pro dan kontra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berlangsung pada Selasa (14/1/2020) kemarin.

Menurutnya, aksi demo itu merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Demo itu hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Jadi boleh-boleh saja demo, baik yang dukung atau kontra asalkan tertib sesuai dengan aturan," ucapnya, Rabu (15/1/2020).

Dalam aksi demo tersebut, massa kontra Anies yang dimotori oleh Dewi Tanjung menuntut orang nomor satu di DKI itu turun dari jabatannya.

Mereka menilai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak becus dalam mengantisipasi banjir yang menyebabkan kerugian tak sedikit bagi warga Jakarta.

Menanggapi hal itu, Suhaimi pun menyebut, tuntutan itu tak masuk akal dan mengada-ada.

Ia pun berpendapat, banjir besar yang merendam sebagian wilayah Jakarta diawal tahun 2020 ini bukan sepenuhnya salah Pemprov DKI.

"Banjir bukan tanggung jawab DKI saja, itu termasuk tanggung jawab nasional karena banjir datangnya bukan dari Jakarta," ujarnya.

"Yang koordinasikan Bogor dan Depok kan mestinya pemerintah pusat," tambahnya.

Pria Ini Bunuh Ayahnya: Setannya Sudah Aku bunuh

Warga Unjuk Rasa Dukung Penolakan LGBT di Kota Depok

Lemahnya koordinasi antar daerah yang dibangun oleh pemerintah pusat ini-lah yang disebut Suhaimi menjadi penyebab banjir besar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Terlebih, kawasan Sungai Ciliwung sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).

"Kali-kali juga tanggung jawab pusat. Ini menurut saya memang harus diperkuat. Artinya koordinasi pusat dan daerah yang akhirnya dampak ke Jakarta itu harus diperkuat," kata Suhaimi.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved