Polemik Pembelian Speaker Rp 4 Miliar

Beri Saran, Gembong Minta Pemprov DKI Gandeng BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana

BPBD membeli enam set perangkat pengeras suara senilai Rp 4 miliar untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana menuai kritik dari anggota dewan.

Beri Saran, Gembong Minta Pemprov DKI Gandeng BMKG Kembangkan Sistem Peringatan Dini Bencana
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rencana Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membeli enam set perangkat pengeras suara senilai Rp 4 miliar untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana menuai kritik dari anggota dewan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono salah satunya. Politisi senior ini pun menyebut, tidak seharusnya Pemprov DKI menggunakan cara kuno untuk memberi peringatan kepada warganya akan adanya bencana.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengembangkan sistem yang lebih modern dan canggih ketimbang menggunakan pengeras suara.

Terlebih, DKI Jakarta memiliki anggaran lebih dari Rp 87 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Dari sisi kemanfaatan (penggunaan pengeras suara) saya kira tidak terlalu efektif ya," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Dibandingkan membeli enam set pengeras suara senilai Rp 4 miliar, Gembong menyebut, seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam mengembangkan sistem peringatan dini banjir.

Kronologi Mata Elang Rampas Kunci Sepeda Motor Milik Reymond Purba di Jakarta Pusat

Tudingan Tak Terbukti, Polda Metro Didorong Ungkap Motif Penyebar Isu Pemerasan AKBP Andi Sinjaya

"Ya alarm itu kan teknologi. Cuma bagaimana supaya connect? Jadi teknologi yang ada ini bisa dihubungkan dengan peringatan dini dari BMKG," ujarnya saat dikonfirmasi.

"Yang harus kita dorong kan ke sana, sehingga akurasinya bisa benar-benar terjamin," tambahnya menjelaskan.

Selain menggandeng BMKG, ia mengatakan, Pemprov DKI juga bisa lebih menggencarkan sistem peringatan dini melalui jejarang media sosial yang dimiliki.

"Media sosial bisa sebagai pelapis, tapi yang utama bukan media sosialnya, tapi yang itu alarm. Alarm itu bisa kerja sama dengan BMKG," kata dia.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved