Wahyu Sebut PDIP Beberapa Kali Kirim Surat untuk Memasukkan Harun Masiku ke Daftar Caleg Terpilih

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengakui jika PDIP ngotot ingin memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar caleg terpilih.

Hal itu diungkapkan Wahyu Setiawan dalam sidang etik DKPP yang disiarkan secara live di akun Facebook @medsosdkpp, Rabu (15/1/2020) sore.

"Usulan PDIP perjuangan itu sebenarnya bukan usulan baru. Sudah ada sejak rapat pleno penetapan caleg terpilih. Pada waktu itu PDIP mengusulkan dua usulan. Pertama pergantian calon terpilih di dapil Kalimantan Barat yang kedua di dapil Sumsel," kata Wahyu.

Namun, kata Wahyu, hanya usulan di dapil Kalimantan Barat yang memenuhi syarat.

Sementara usulan memasukan nama Harun Masiku di Dapil Sumsel tidak dapat dilaksanakan.

"Dalam rapat pleno terbuka PDIP menyampaikan akan meminta fatwa kepada MA. Sikap KPU tentu saja mempersilakan bagi partai pemilu mengambil langkah-langkah," kata Wahyu.

Pada surat kedua, PDIP kembali melayangkan surat dengan melampirkan fatwa hukum putusan Mahkamah Agung soal pergantian antarwaktu (PAW).

Lagi-lagi KPU menolak putusan MA dijadikan dalil.

"Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring surat yang ketiga yang kemudian menjadi masalah," ujar Wahyu.

Wahyu mengakui sebelum peristiwa operasi tangkap tangan (OTT), ia aktif menjalin komunkasi dengan dua orang kader PDIP Doni dan Saiful.

Ia menyampaikan bahwa usulan memasukan Harun Masiku tidak dapat dilaksanakan.

"Saya juga sudah berkomunikasi kepada PDIP perjuangan lalu orang-orang yang menghubungi saya. Baik di kantor maupun di luar sedari awal ini tidak mungkin dapat dilaksanakan," jelas Wahyu.

Namun, Wahyu enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait intensitas pertemuan dengan orang-orang tersebut.

"Supaya tidak ada salah paham bukan berarti saya tidak terbuka tetapi memang dalam proses itu semua sudah saya ungkapkan kepada penyidik," kata Wahyu.

Penjelasan Wahyu Setiawan soal kata 'Siap Mainkan'