Breaking News:

Tuding Hubungan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Lemah, Eks Staf Ahok: Anies Kurang Mau Mendengar

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan kerap menimbulkan polemik. Eks staf Ahok Ima Mahdiah turut berkomentar.

TribuJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020) 

Laporan Wartawan TribuJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan kerap menimbulkan polemik.

Pasalnya, aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu acap kali menabrak aturan yang dibuat pemerintah pusat.

Semisal revitalisasi Monas yang kini proyeknya masih dihentikan, menunggu izin dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Dalam kasus ini, Pemprov DKI melanggar Keppres Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota.

Peraturan tersebut mengatur bahwa Pemprov DKI harus mendapat izin dari Kemensetneg sebelum melakukan penataan kawasan bersejarah itu.

Kemudian, soal rencana pembangunan LRT fase 2a rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Pembatalan dilakukan lantaran pembangunan LRT itu bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Tak hanya itu, pembangunan LRT fase 2a ini ternyata juga bersinggungan dengan proyek nasional pembangunan MRT rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja dan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabkdetabek (RITJ).

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah pun menuding lemahnya hubungan Pemprov DKI dengan pemerintah pusat ini disebabkan oleh Gubernur Anies yang tak mau mendengar masukan dari luar.

Halaman
123
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved