Tolak Pembangunan Sekolah di Lahan Fasos-Fasum, Warga Komplek Pluit Putri Gugat Anies ke PN Jakut

Warga Perumahan Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara menggugat beberapa pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Puluhan warga Kompleks Pluit Putri berunjuk rasa di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di depan lahan hijau yang rencananya dibangun sekolah Senin (4/11/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Warga Perumahan Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara menggugat beberapa pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam gugatan secara perdata itu, salah satu yang menjadi tergugat adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kuasa Hukum Warga Komplek Pluit Putri, Kurniawan Adi Nugroho mengatakan, gugatan perdata tersebut didaftarkan pada Selasa (4/2/2020) lalu.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 82/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

"Tergugatnya pertama developer, PT Jawa Barat Indah, kemudian Gubernur DKI," kata Kurniawan, Sabtu (8/2/2020).

Kurniawan menuturkan, gugatan yang dilayangkan terkait dengan polemik lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Kompleks Pluit Putri.

Belakangan, lahan seluas 3.999 meter persegi itu hendak dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Bina Tunas Bangsa (BTB).

"Turut tergugatnya itu PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, dan Bina Tunas Bangsa. Ada enam," jelas Kurniawan.

Dalam gugatan yang dilayangkan, warga menilai bahwa lahan tersebut seharusnya tetap dijadikan fasos-fasum.

Halaman
12
Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved