Formula E
Pembangunan Belum Dimulai, Pemprov DKI Jakarta Targetkan Sirkuit Formula E Rampung April
Sekda DKI Jakarta Saefullah menargetkan, pembangunan lintasan balap atau sirkuit Formula E rampung pada April 2020 mendatang.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menargetkan, pembangunan lintasan balap atau sirkuit Formula E rampung pada April 2020 mendatang.
Pasalnya, dua bulan sebelum gelaran Formula E, sirkuit tersebut harus terlebih dahulu diuji coba.
"Ini bulan April harus sudah selesai infrastrukturnya karena akan ada uji coba," ucapnya, Selasa (11/2/2020).
"Jadi dua bulan sebelum event itu harus sudah ada uji coba," tambahnya.
Ini berarti, Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk membangun sirkuit tersebut.
Padahal, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta sendiri masih belum memulai pembangunan lintasan balap atau sirkuit untuk ajang Formula E ini.
Bahkan, Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan secara resmi lokasi yang dipilih untuk menggelar ajang balap bertaraf internasional itu.
Meski demikian, Saefullah memastikan, PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku penyelenggara Formula E di Jakarta akan mulai melakukan pembangunan infrastruktur Formula E dalam waktu dekat.
"Jadi beberapa hari ke depan, JakPro sudah mulai melakukan persiapan-persiapan infrastrukturnya," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Untuk itu, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini pun meminta masyarakat memaklumi apabila terganggu dengan adanya pembangunan lintasan balap Formula E tengah kota.
"Kalau ada hal-hal yang terganggu dalam rangka persiapan, kami minta pengertiannya sekaligus mohon maaf karena pasti dalam konstruksi ada hal-hal yang terganggu," tuturnya.
Anggaran 2 Kali Lipat Dibandingkan Hongkong
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti besaran biaya yang digelontorkan Gubernur Anies Baswedan demi menggelar ajang balap Formula E.
Anggaran Rp 1,16 triliun yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar hajatan bertaraf internasional itu pun dianggap terlalu besar.